Korannusantara.id, Jakarta – Langkah tegas pimpinan DPR RI yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tuai dukungan publik.
Kali ini datang dari, Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai langkah tegas Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah nyata dukungan dan kebijakan yang inklusif terhadap industri otomotif lokal.
Alumnus INDEF School Of Political Economy Jakarta itu menilai, sikap ketegasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan industri otomotif nasional sebagai bagian dari arah baru strategi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable.
“Oleh karena itu, Nasky yang juga Ketua Indonesia Youth Epicentrum atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia menegaskan, langkah yang diambil lembaga dewan perwakilan rakyat di parlemen yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof Sufmi Dasco Ahmad selaras dengan arah kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan membangun industri otomotif nasional secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Menurutnya, Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional,” papar Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Selain itu, Founder Nasky Milenial Center menilai keputusan untuk menunda impor hingga dilakukan pembahasan menyeluruh terlebih dahulu oleh Presiden bersama para pemangku kepentingan merupakan bentuk tanggung jawab legislator dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak besar.
“Maka dari itu, Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan keberlanjutan industri dalam negeri, penciptaan nilai tambah lokal, serta dampak ekonomi jangka panjang bagi nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif secara detail dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat, dan adaptif. “Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” tambahnya.
Lebih jauh lagi, Nasky mengutarakan, Konsep Ekonomi Pancasila yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto (sering disebut sebagai Prabowonomics) adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945 dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian bangsa.
Oleh dari itu, Langkah responsif yang diambil Dasco mencerminkan implementasi gagasan konsep Ekonomi Pancasila yang selama ini tengah digaung-gaungkan Presiden Prabowo, termasuk dalam hal soal impor mobil pikap dari India tersebut.
“Dimana konsep ini bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat secara merata (ekonomi kerakyatan) dengan menyeimbangkan peran negara, koperasi, dan swasta, serta menolak monopoli dan eksploitasi,” tegasnya.
Ia melihat publik masih menilai kinerja Dasco cukup signifikan dan berdampak positif bagi masyarakat. Salah satu yang disorot adalah sikapnya dalam isu ketenagakerjaan, termasuk penolakan terhadap potensi PHK buruh di industri makanan, yang menjadi perhatian luas masyarakat.
“Perekonomian suatu bangsa disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai amanat UUD 1945 pasal 33,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat suara mengenai polemik impor 105 ribu mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dasco meminta rencana impor tersebut ditunda.
“Mengenai rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada Pemerintah untuk ditunda dulu,” kata Dasco, di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ketua Harian Partai Gerindra ini memandang, impor tersebut perlu dibahas secara mendalam. Karena itu, penundaan merupakan langkah yang bijak.
“Tentunya, Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.
