Korannusantara.id – Medan, Bukit Barisan Institute (BBI), sebuah lembaga kajian politik praktis di Medan menggelar Focus Group Discussion (FGD)) tentang rencana penyelenggaraan Pilkada Secara Tak Langsung melalui jalur DPRD. Isu telah menjadi perdebatan hangat di kalangan akar rumput (masyarakat). Pro-kontra pun bermunculan.
Partai-partai koalisi pemerintah umumnya menyetujui rencana ini dengan berbagi alasan. Hanya Partai PDIP yang menolak dilaksanakannya rencana ini.
Kegiatan FGD ini digelar dengan peserta terbatas bertempat di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Sumatera Utara Jalan Gajahmada No. 32 Medan pada Kamis (12/2/2026). Tampil sebagai keynote speaker Anggota DPD RI Pemilihan Sumatera Utara K.H. Muhammad Nuh, MSP dan tiga pembicara kunci yaitu Prof. Dr. Hasim Purba, SH, MHum., Prof. Dr. Ridha Dharmajaya dan Dr. Sutarto, MSI. Diskusi ini dimoderatori Direktur Eksekutif BBI Drs. Harun Al Rasyid.
Angota DPD RI K.H. Muhammad Nuh, MSP dalam orasinya mengatakan rencana penyelenggaraan Pilkada secara tak langsung ini harus dibicarakan secara terbuka sehingga pemerintah mendapat masukan tentang keinginan rakyat yang sebenarnya. Inisiatif Bukit Barisan Institute menggelar FGD ini sangat baik sehingga kita bisa mendapat opini publik yang sebenarnya terhadap masalah ini.
“Penyelenggaraan Pilkada Tak Langsung memang ada plus-minusnya tapi yang terpenting secara substansial demokrasi kita mundur lagi setelah reformasi kita menyelenggarakan Pilkada Langsung.
Memang ada banyak persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung terutama soal biaya. Tapi itu bisa diatasi jika Pilkada Langsung itu diselenggarakan secara efektif dan efesien dengan menyempurnakan sistem penyelenggaranya yang adil, jujur dan rahasia. Inilah yang kita minta kepada pemerintah mengkajinya secara baik,” kata Muhammad Nuh lagi.
Sementara itu Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Hasim Purba, SH, MHum mengatakan sampai saat ini Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pilkada Tak Langsung belum ada. Karena sejak reformasi dan amandemen UUD 45 penyelenggaraan Pilkada itu harus dilaksanakan secara langsung karena itu hak fundamental warga negara.
“Kita memang menganut faham demokrasi perwakilan, tapi hak kedaulatan rakyat tidak bisa diwakilkan kepada orang lain,” katanya.
Sedang Prof, Dr. Ridha Dharmajaya yang berkompetisi pada Pilkada Langsung tahun 2024 lalu mengatakan bahwa yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung adalah mekanismenya.
“Untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan kredible, memang mekanisme rekrutmen calon KDH memang harus diperbaiki dan partai-partai politik harus bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang akan diperjuangkan dalam setiap Pilkada. Jangan lagi keterpilihan pemimpin itu karena faktor money politik. Cost politik sih oke, tapi money politik jangan lagi,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumut Dr. Sutarto, MSi mengatakan partainya PDIP dalam Rakernas yang baru lalu memang menolak Pilkada Tak Langsung. Penolakan itu bukan tak beralasan.
“Semua sudah dikaji di Rakesnas. Janganlah semua hak rakyat dirampas. Masak hak konstitusional rakyat memilih pemimpimpinnya sendiri dirampsi partai,” katanya.
FGD ini berlangsung hangat, banyak tokoh yang hadir dari parpol, dari ormas dan dari para relawan diantara mantan Wakil Ketua DRD Sumut Muhammad Affan, tokoh ormas seperti Abdull Aziz, ST dari Persis, Muhammad Haris. Ar dan Budi Sardi dari relawan, tokoh pers HA Nuar Erde yang juga Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara dan Amirsyam, Ketua Medan Media Cyber Club (MMCC).
FGD ini dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina Bukit Barisan Institute Hartono Miftah, SE, MM. Hasil FGD ini akan dirumuskan BBI untuk disampaikan kepada pemerintah melalui DPR RI.
