Jakarta – Future Mind Indonesia menggelar diskusi publik bertema kemandirian energi di BREAK! Coffee Highlight Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2026). Diskusi menghadirkan Direktur Eksekutif Future Mind Indonesia Muqaddam Hehanussa dan pengamat kebijakan publik Doddi Usman Tomagola.
Kegiatan berlangsung interaktif dan diikuti mahasiswa, pemuda, serta pemerhati isu-isu strategis nasional. Peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab terkait arah kebijakan dan tantangan pengelolaan energi nasional.
Dalam paparannya, Muqaddam menegaskan kemandirian energi merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa. Ia menyebut energi tidak bisa semata dipandang sebagai komoditas ekonomi.
“Energi adalah instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan nasional, stabilitas sosial, serta daya saing Indonesia di tingkat global. Karena itu, penguatan tata kelola dan optimalisasi sumber daya dalam negeri harus menjadi prioritas bersama,” ujar Muqaddam.
Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam diskursus kebijakan energi. Menurutnya, keberlanjutan kemandirian energi sangat bergantung pada inovasi dan kepemimpinan anak muda.
“Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus terlibat dalam proses perumusan kebijakan agar agenda kemandirian energi berjalan konsisten dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Doddi Usman Tomagola menyoroti pentingnya kebijakan publik yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada kepentingan nasional. Ia menilai sektor energi harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kebijakan energi harus dirancang untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan jangka pendek. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar sektor ini benar-benar mampu menopang kedaulatan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial,” kata Doddi.
Muqaddam menambahkan, Future Mind Indonesia berkomitmen terus menginisiasi forum-forum diskusi strategis terkait isu kemandirian energi sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini bagian dari upaya kami menghadirkan ruang dialektika yang konstruktif, agar lahir rekomendasi kebijakan yang konkret dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” pungkasnya.
