Korannusantara.id, Jakarta – Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE) sekaligus analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai narasi yang menyebut reformasi Polri baru akan “nyata” jika disertai pergantian Kapolri merupakan pandangan yang keliru dan cenderung politis. Narasi tersebut mengemuka di ruang publik dan disampaikan sejumlah tokoh seperti Abraham Samad dan Said Didu usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat (30/1/2026).
Nasky menilai langkah Presiden Prabowo yang membuka dialog dengan kelompok yang dipersepsikan sebagai “oposisi” justru mencerminkan kedewasaan kepemimpinan dan semangat persatuan nasional. Menurutnya, Presiden tidak bersikap defensif terhadap kritik, melainkan membuka ruang diskusi secara langsung.
“Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi mendengarkan semua kritik dan saran. Namun hanya kritik yang rasional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik yang layak dijadikan dasar kebijakan strategis nasional, bukan kritik yang didasari dendam pribadi atau bernuansa politis terhadap institusi Polri,” ujar Nasky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Reformasi Polri Bukan Soal Figur
Nasky menegaskan, persoalan utama Polri tidak terletak pada siapa yang menjabat Kapolri, melainkan pada tata kelola organisasi, mekanisme pengawasan, budaya institusi, serta konsistensi penegakan supremasi hukum.
Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada figur dinilai problematis dan berpotensi mengaburkan substansi reformasi. Ia menambahkan, reformasi hukum harus dilakukan secara kolektif, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Jika pemerintah serius melakukan reformasi Polri, maka lembaga penegak hukum dan lembaga keamanan negara lainnya juga perlu direformasi secara komprehensif dan dibentuk tim khusus,” tegasnya.
Ia juga menilai ada upaya mendiskreditkan institusi Polri melalui narasi pergantian Kapolri. Menurutnya, kritik seharusnya berbasis data, indikator kinerja, capaian, dan analisis kelembagaan yang menyeluruh.
“Ketika reformasi direduksi menjadi persoalan pergantian pucuk pimpinan, fokus bergeser dari persoalan institusi ke persoalan personal,” ujarnya.
Mekanisme Hukum Pergantian Kapolri
Nasky mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pergantian Kapolri memiliki mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Usulan pengangkatan dan pemberhentian diajukan Presiden kepada DPR disertai alasan.
“Dalam negara hukum, kritik adalah hak warga negara. Namun harus disampaikan dalam batas etika hukum dan kerangka ketatanegaraan yang benar agar tidak menimbulkan salah tafsir konstitusional,” katanya.
Ia juga menilai narasi yang menyerang personal Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo tidak berdasar dan berpotensi menciptakan kegaduhan publik.
Bantah Isu Pembangkangan
Nasky membantah tudingan pembangkangan Kapolri terhadap Presiden. Menurutnya, dalam sistem presidensial, Kapolri berada di bawah kendali Presiden.
“Secara struktural dan politik, mustahil Kapolri melakukan pembangkangan atau mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan Presiden,” ujarnya.
Ia juga mengutip pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut Kapolri 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo.
“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo,” kata Habiburokhman, Kamis (29/1/2026).
Paparkan Capaian Program Polri Dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden
Nasky memaparkan sejumlah program dan capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
● Rekrutmen Santri dan Hafiz Alquran
Data 2021–2024 menunjukkan penerimaan anggota Polri berlatar pesantren dan hafiz Alquran:
2021: 84 orang
2022: 55 orang
2023: 74 orang
2024: 52 orang
● Rekrutmen Penyandang Disabilitas
Sepanjang 2024, Polri merekrut 18 penyandang disabilitas melalui jalur SIPSS dan Bintara Polri.
● Dukungan Ketahanan Pangan
Polri menggelar panen raya jagung serentak pada awal 2026. Kontribusi disebut mencapai jutaan ton periode 2025-2026.
● Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hingga Januari 2026, 1.160 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Polres dan Polda.
● Pembangunan Infrastruktur
Sebanyak 187 unit jembatan dibangun di 27 provinsi.
● Pemberantasan Judi Online (2025)
665 kasus
741 tersangka
Aset disita Rp1,5 triliun
231.517 situs diblokir
1.764 kegiatan preemtif edukasi
● Pemberantasan Narkoba (2025–awal 2026)
38 ribu lebih kasus terungkap
2025: klaim menyelamatkan 1,79 miliar jiwa
Awal 2026: 2.012 tersangka, 592,9 kg barang bukti senilai Rp.428,8 miliar, klaim menyelamatkan 2,1 juta jiwa
Menurutnya, capaian tersebut bagian dari program Beyond Trust Presisi dan kontribusi nyata terhadap Asta Cita Presiden.
Apresiasi Presiden
Nasky juga menyebut Polri menerima penghargaan dari Presiden Prabowo atas kontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Ia mengutip pernyataan Presiden yang menyebut Kapolri sebagai tokoh patriotik dalam mendukung swasembada pangan.
“Kapolri selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujarnya.
Seruan Jaga Stabilitas Nasional
Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak publik bersikap rasional dan tidak mudah terpengaruh framing liar. Ia menyinggung istilah decapitation strategy dan policy sabotage sebagai upaya menyerang figur kunci pemerintahan.
“Demokrasi dibangun dengan rasionalitas dan kepatuhan pada hukum, bukan kemarahan atau fitnah yang dikemas dalam opini,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga soliditas dan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo serta mendukung reformasi Polri secara konstruktif demi keutuhan NKRI.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Prasetyo menyampaikan bahwa pertemuan itu merupakan agenda rutin dari laporan Sigit ke Prabowo. Oleh karena itu, dia membantah adanya isu pembahasan soal pergantian Kapolri. “Laporan rutin saja” ujar Prasetyo Hadi, Kamis (5/2/2026). (red)
