Korannusantara.id Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Swiss-Belresort Heritage Dago, Kota Bandung, diwarnai aksi demonstrasi dari Gerakan Pemuda Energi, Sabtu (31/1/2026). Massa menyoroti dugaan konflik sosial dan persoalan tata kelola dalam sejumlah proyek energi terbarukan.
Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Energi, Ronal Jeferson, menyatakan narasi “transisi energi” dan “energi bersih” tidak boleh menutup dugaan konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga persoalan hukum di lapangan.
“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Kalau di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka itu bukan transisi yang adil, melainkan pemindahan beban ke rakyat,” tegas Ronal dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi secara khusus menyoroti tiga aktor yang dinilai perlu dievaluasi secara terbuka.
Pertama, proyek-proyek di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin. Gerakan Pemuda Energi menduga proyek biomassa dan hutan tanaman energi tersebut memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, merusak infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria.
Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto. Massa menduga proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi berkaitan dengan konflik nelayan keramba dan masyarakat adat, serta berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial.
Ketiga, mereka mendesak audit dan penegakan hukum terhadap proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar. Proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu, tersebut diduga terkait sengketa lahan, dugaan praktik mafia tanah, serta mencerminkan persoalan tata kelola.
“Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Kalau konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap agenda transisi energi bisa runtuh,” ujar Ronal.
Gerakan Pemuda Energi menilai momentum Rakernas METI seharusnya menjadi titik balik untuk membuka evaluasi dan audit secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah, bukan sekadar forum klaim keberhasilan transisi energi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam aksi tersebut. (red)
