Korannusantara.id, Jakarta – Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, dipanggil KPK hari ini. Henri akan diperiksa terkait kasus suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara.
“Saksi dalam dugaan TPK terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” tutur Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/1/2026). Dilansir dari Detik.com
Selain Henri Lincoln, KPK turut memanggil Kabid Bangunan Umum Dinas Cipta Karya Ari Setiawan Sakti serta Fungsional pada Dinas Permukiman, Edi. Semua saksi dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Henry Lincoln kembali dipanggil untuk keempat kalinya sebagai saksi dalam kasus dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan AKK bersama tersangka lainnya berinisial HMK dan SRJ.
Nama Henry Lincoln bukan kali ini saja muncul dalam pusaran perkara korupsi yang ditangani KPK. Sebelumnya, ia juga pernah diperiksa penyidik KPK dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta pada periode 2018–2019, saat Kabupaten Bekasi dipimpin mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Pada perkara tersebut, Henry Lincoln menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Ia disebut berperan sebagai mediator yang meminta sejumlah pejabat dinas menyiapkan dana untuk anggota DPRD guna melancarkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Henry juga beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi, termasuk dalam perkara yang menjerat mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Dalam kesaksiannya di persidangan, Henry mengaku hanya menjalankan perintah atasan. Meski demikian, namanya kerap disebut dalam persidangan terkait aliran dana suap perizinan proyek Meikarta yang sempat menghebohkan publik Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Mei 2019.(ADS).
