Korannusantara.id, CIKARANG PUSAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi akan diperluas dengan menyasar anak-anak yang belum dan tidak bersekolah. Perluasan sasaran tersebut dibahas dalam rapat virtual antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah terkait standarisasi formulir validasi penerima manfaat MBG, Kamis (15/1/2026).dilansir dari Diskominfosantik.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, mengatakan BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG di luar satuan pendidikan formal.
Menurutnya, perluasan sasaran ini mencakup anak-anak yang belum mengenyam pendidikan, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, serta anak yang mengalami putus sekolah.
“Ke depan akan ada penambahan sasaran penerima manfaat MBG, yakni anak-anak yang belum bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang putus sekolah. Karena itu, pemerintah daerah hingga kecamatan dilibatkan dalam proses pendataannya,” ujar Fadly usai mengikuti rapat virtual di Command Center Diskominfosantik, Kompleks Pemkab Bekasi.
Berdasarkan data sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, jumlah anak yang belum dan tidak bersekolah di wilayah tersebut tercatat lebih dari 36.000 anak. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi melalui pendataan berjenjang hingga tingkat kecamatan dan desa.
Fadly menjelaskan, para camat diminta melakukan pendataan langsung di wilayah masing-masing guna memastikan kondisi anak-anak yang belum terlayani pendidikan formal. Pendataan ini dilakukan secara serentak di seluruh daerah sebagai bagian dari kebijakan nasional.
“Pendataan tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bekasi, tetapi juga secara nasional. Hasil pendataan dari kecamatan nantinya akan dilaporkan ke pemerintah daerah dan diinventarisir oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Ia merinci, anak yang belum dan tidak bersekolah di Kabupaten Bekasi terbagi dalam tiga kategori. Pertama, anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, umumnya berusia 0 hingga 6 tahun. Kedua, anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, seperti lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP atau lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA, yang sebagian besar dipengaruhi faktor ekonomi. Ketiga, anak yang mengalami putus sekolah akibat kondisi atau permasalahan tertentu.
Sementara itu, mekanisme teknis pelaksanaan MBG bagi sasaran baru tersebut masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat melalui BGN. Mulai dari distribusi makanan, proses pengolahan, hingga teknis pelaksanaan sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.
“Pemerintah daerah berperan dalam memastikan kelancaran pasokan bahan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan pemerataan penerimaan MBG di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi,” ungkap Fadly.
Selain menyasar peserta didik dari jenjang PAUD, TK hingga SMA, program MBG juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting.
“Program MBG dipadukan dengan upaya penurunan stunting. Pemerintah pusat sangat fokus pada pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak, bayi, dan balita,” pungkasnya.
