Korannusantara.id, Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto meminta ada audit ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini jadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
MBG merupakan program nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. MBG pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Menurut Mulyanto, meski memiliki tujuan mulia bagi masa depan generasi bangsa, MBG harus dijalankan dengan sistem pengawasan yang kuat, terutama terkait penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.
Dia menilai pengawasan terhadap MBG tidak hanya menyangkut aspek keamanan dan kesehatan makanan, tetapi juga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Mulyanto mengingatkan, program nasional berskala besar yang dibiayai APBN harus dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan di luar tujuan kebijakan publik.
“MBG adalah kebijakan strategis negara yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Program ini harus dikelola secara baik, tidak boleh dibiarkan muncul ruang abu-abu antara kebijakan publik dan kepentingan politik,” kata Mulyanto, dalam keterangannya kepada wartawan Minggu (4/1/2026).
Anggota DPR RI Periode 2019–2024 ini menyoroti, berbagai laporan dan temuan masyarakat sipil dalam beberapa pekan terakhir yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara pelaksana MBG dengan tokoh politik, oknum partai, maupun pihak yang memiliki afiliasi politik tertentu.
“Fakta ini membuat kita miris, karena itu patut dicermati secara serius, jangan dianggap sepele,” ucapnya. Mulyanto menekankan, perlu asas kehati-hatian sebagai prinsip utama pemerintah dalam menjalankan MBG.
Setiap program nasional yang bersumber dari APBN, lanjut Mulyanto, wajib steril dari konflik kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
Keterlibatan legislator, pengurus partai, atau pihak yang memiliki pengaruh politik sebagai pelaksana, pengelola, maupun penerima manfaat langsung program MBG dinilai tidak etis.
Praktik tersebut berpotensi mencampuradukkan fungsi eksekutif, fungsi pengawasan, dan kepentingan politik.
“Jika situasi ini dibiarkan, MBG berisiko kehilangan legitimasi publik dan dipersepsikan sebagai alat konsolidasi kekuasaan atau distribusi rente, bukan sebagai instrumen keadilan sosial. Ini tentu akan menjadi bahaya yang serius bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita,” ucapnya.
Sebab itu, Mulyanto menilai pemerintah wajib membuka secara transparan seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penunjukan mitra, struktur pengelola, hingga mekanisme pengawasan dan audit yang dijalankan.
Dia juga mengingatkan partai politik dan para tokohnya untuk menjaga jarak secara tegas dari proyek strategis negara tersebut demi menjaga integritas kebijakan publik.
“MBG adalah kebijakan sosial strategis, dengan itikad luhur. Jika program strategis ini tercemar oleh konflik kepentingan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi kepercayaan rakyat terhadap negara dan demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
“Demi menjaga marwah negara dan demokrasi yang bermartabat, maka pelaksanaan MBG ini mesti dikawal secara ketat, diaudit secara independen, dan dijauhkan sepenuhnya dari praktik politik praktis. Kepentingan anak-anak Indonesia harus dijauhkan dari hiruk-pikuk kepentingan kekuasaan,” pungkasnya.
(red)
