Korannusantara.id, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendesak aparat kepolisian untuk menyelidiki secara mendalam kasus teror yang menimpa sejumlah influencer dan aktivis dalam beberapa waktu terakhir. Teror tersebut muncul setelah mereka menyuarakan kritik terhadap penanganan bencana alam di berbagai wilayah.
Kasus ini mencuat menyusul adanya intimidasi terhadap influencer vokal, mulai dari pengiriman paket mencurigakan, ancaman digital, hingga aksi vandalisme. Dugaan sementara, teror tersebut berkaitan dengan opini kritis yang mereka sampaikan melalui media sosial.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangannya, pada Sabtu (3/1/2026).
Pigai mengapresiasi pemanfaatan kebebasan berekspresi oleh para influencer sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak melenceng menjadi penghinaan terhadap pribadi maupun lembaga negara.
“Tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah pelanggan dan pengikut, serta memicu gangguan kehormatan interpersonal,” ujarnya.
Menurut Pigai, demokrasi Indonesia saat ini berada dalam fase “surplus”, di mana kebebasan berpendapat dijamin sepenuhnya tanpa pembatasan yang ketat.
“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” ucapnya.
Meski demikian, Pigai menegaskan larangan terhadap pembingkaian opini yang secara prematur menuduh pemerintah sebagai dalang teror, mengingat belum adanya bukti konkret dari hasil penyelidikan resmi.
“Para influencer agar dalam menyampaikan kritik tidak serta-merta memframing pemerintah sebagai pelaku, karena hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Pigai juga menyoroti maraknya penggiringan opini publik melalui logical fallacy, seperti ad hominem, apel pada emosi, overgeneralisasi, serta pengaburan hubungan sebab-akibat. Ia mengimbau masyarakat agar tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi manipulatif di ruang digital.
Sebagai pembela HAM, Pigai menegaskan penolakan terhadap tuduhan tanpa dasar yang menyeret pemerintah sebagai pelaku intimidasi.
“Pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer. Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata,” katanya.
Pernyataan tersebut diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang transparan sekaligus menjaga iklim demokrasi yang sehat di tengah dinamika media sosial yang semakin intens.
(red)
