Korannusantara.id, Aceh — Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan persoalan serius yang hingga kini belum tertangani secara optimal, yakni krisis sanitasi dan keterbatasan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi warga terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Rahmat Firman Hafrizal, Tim Satgas Penanganan Bencana Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan. Ia menilai, memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, persoalan sanitasi justru masih terabaikan.
“Di banyak titik pengungsian, warga masih terpaksa mandi dan buang air di area terbuka atau menggunakan aliran sungai yang sudah tercemar. Ini bukan hanya persoalan kenyamanan, tapi ancaman serius bagi kesehatan dan martabat manusia,” ujar Rahmat dalam rilis tertulisnya, Selasa (31/12/2025).
Menurutnya, kondisi lingkungan pengungsian dipenuhi genangan air kotor, limbah domestik yang tidak terkelola, serta bau menyengat. Situasi tersebut berpotensi memicu penyakit berbasis lingkungan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Rahmat menegaskan, perempuan kehilangan ruang aman dan privasi, anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak higienis, sementara lansia dan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. “Ini menunjukkan bahwa penanganan bencana belum sepenuhnya berpihak pada aspek kemanusiaan,” katanya.
Tim Satgas HMI Aceh juga menyoroti minimnya kehadiran pemerintah pusat dalam menjawab persoalan sanitasi. Bantuan yang disalurkan dinilai masih berfokus pada logistik umum, sementara kebutuhan mendesak seperti MCK darurat, sistem air bersih, dan pengelolaan sanitasi lingkungan belum menjadi prioritas.
“Di lapangan, jarak antara pernyataan resmi dan realitas yang dihadapi warga terdampak masih sangat lebar,” tegas Rahmat.
Untuk itu, HMI Aceh mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari pembangunan MCK semi permanen yang layak, tahan banjir, dan ramah kelompok rentan, penyediaan sistem air bersih berkelanjutan, hingga pembentukan tim sanitasi berbasis komunitas agar fasilitas yang dibangun dapat berfungsi dalam jangka menengah.
Selain itu, pendataan kebutuhan sanitasi yang terintegrasi dan transparan serta pendampingan teknis berkelanjutan dari dinas terkait dan lembaga kemanusiaan dinilai penting agar penanganan tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran.
“Bencana memang tidak bisa dihindari, tetapi memastikan warga tetap hidup bermartabat di masa darurat dan pemulihan adalah tanggung jawab negara,” pungkas Rahmat.
Ia menegaskan, selama warga terdampak masih bertahan tanpa sanitasi dan MCK yang layak, maka krisis kemanusiaan pascabencana di Aceh belum dapat dikatakan selesai.
( Red)
