Korannusantara.id, ACEH — Banjir dan longsor hidrometeorologi kembali melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh. Bencana ini merendam rumah warga, merusak ladang, memutus akses hidup, serta memaksa ribuan orang kehilangan rasa aman dalam waktu singkat. Namun di tengah situasi darurat yang menuntut respons cepat dan luar biasa, kehadiran negara justru terasa lamban, setengah hati, dan minim empati.
Di lapangan, kondisi warga jauh dari kata layak. Air masih menggenangi permukiman hingga setinggi dada, lumpur memenuhi rumah, dan tenda pengungsian tersedia dalam jumlah terbatas. Distribusi logistik tidak merata, layanan kesehatan berjalan seadanya, dan posko pengungsian belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
Bencana ini meluas hampir ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh, mulai dari Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Subulussalam, Langsa, Lhokseumawe, hingga Aceh Singkil. Ketika satu provinsi terdampak secara masif, situasi ini tidak lagi dapat disebut sebagai bencana lokal. Ini adalah krisis kemanusiaan yang semestinya ditangani dengan status darurat nasional, bukan sekadar rapat koordinasi yang berlarut-larut.
Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekarak. Hingga kini, listrik belum pulih. Malam hari dilalui warga dalam gelap total tanpa lampu, lilin, maupun senter. Anak-anak tidur dalam ketakutan, lansia menggigil tanpa penerangan, dan aktivitas darurat dilakukan dengan meraba-raba. Gelap di wilayah ini bukan hanya soal listrik padam, tetapi juga potret tanggung jawab negara yang ikut redup.
Ironisnya, untuk sekadar memasak, warga terpaksa membakar sisa-sisa rumah mereka sendiri. Kusen, papan dinding, dan potongan atap yang hancur dijadikan bahan bakar agar dapur darurat tetap menyala. Ini bukan kisah ketangguhan yang layak dirayakan, melainkan bukti nyata bahwa negara membiarkan warganya bertahan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Pemerintah memang hadir, namun lebih sering sebatas kunjungan singkat. Datang, memberi pernyataan, berfoto, lalu pergi. Setelah kamera dimatikan dan rombongan meninggalkan lokasi, penderitaan warga tetap tinggal. Negara tampil rapi di dokumentasi, sementara rakyat bergelut dengan lumpur dan kegelapan. Jika ini yang disebut kehadiran negara, maka wajar bila rakyat Aceh mempertanyakan: kehadiran itu untuk siapa?
Situasi ini semakin ironis karena terjadi berdekatan dengan peringatan 21 tahun Tsunami Aceh, 26 Desember 2004. Dua dekade lalu, Aceh belajar dengan mahal tentang arti kelalaian dan lambannya respons. Namun hari ini, seolah pelajaran itu tidak benar-benar diwariskan. Air kembali naik, rakyat kembali mengungsi, dan trauma lama kembali hidup, sementara sistem penanganan bencana kembali gagap.
Aceh bukan wilayah asing bagi bencana. Justru karena itulah, Aceh seharusnya menjadi contoh penanganan bencana yang cepat, adil, dan manusiawi. Namun realitasnya, setiap kali bencana datang, negara seolah memulai dari nol. Yang bergerak lebih dulu adalah rakyat, mahasiswa, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Negara datang belakangan, sering kali hanya untuk memastikan dirinya terlihat bekerja.
BADKO HMI Aceh menolak keras narasi bahwa ini semata-mata “bencana alam”. Ketika mitigasi lemah, respons lamban, posko pengungsian tidak layak, listrik berhari-hari tak pulih, dan warga dipaksa memasak dengan membakar sisa rumahnya sendiri, maka ini adalah bencana kebijakan. Ini merupakan kegagalan struktural yang harus dipertanggungjawabkan, bukan dinormalisasi.
Atas kondisi tersebut, BADKO HMI Aceh mendesak Pemerintah Pusat untuk:
1. Menambah dan memperbaiki posko pengungsian yang layak, aman, dan manusiawi
2. Memastikan distribusi logistik berjalan cepat, merata, dan transparan tanpa manipulasi data
3. Menghadirkan layanan kesehatan darurat secara menyeluruh, bukan simbolik
4. Mempercepat pemulihan listrik dan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang masih gelap total
5. Segera menetapkan status Bencana Nasional dan menghentikan politik pencitraan dalam penanganan bencana
Jika negara terus memilih hadir di atas kertas dan kamera, namun absen di tengah penderitaan rakyat, maka kritik ini tidak akan berhenti sebagai pernyataan. Ia akan menjelma menjadi tekanan moral, politik, dan gerakan.
Aceh hari ini tidak meminta dikasihani.
Aceh menuntut tanggung jawab.
Dan kami, Himpunan Mahasiswa Islam, akan terus berdiri di barisan rakyat—mengawasi, mengkritik, dan melawan setiap bentuk pengabaian.
Nirwanda Hendriansyah
(Wakil Sekretaris Umum BADKO HMI Aceh, Ketua Satgas Insan Cita Rescue HMI Aceh)
