Korannusantara.id – Medan, Dewan Pimpinan Pusat Korps Rakyat Bersatu (KORSA) melalui Ketua A. Ardiansyah Harahap mengeluarkan pernyataan tegas untuk meluruskan berbagai informasi keliru yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan lahan seluas 90.000 hektare di Aceh. KORSA menilai bahwa opini yang menyebut lahan tersebut sebagai penyebab banjir merupakan bentuk disinformasi yang sengaja digiring untuk membangun persepsi negatif di tengah publik.
Ardiansyah menjelaskan bahwa klarifikasi telah muncul melalui narasi yang beredar dari World Wide Fund for Nature (WWF), organisasi konservasi lingkungan internasional terbesar dan paling berpengalaman di dunia. WWF secara tegas menyampaikan bahwa 90.000 hektare lahan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo merupakan kawasan konservasi, bukan area yang menyebabkan banjir sebagaimana dituduhkan oleh sebagian pihak.
Dalam penjelasan WWF yang beredar tersebut, disebutkan bahwa Prabowo Subianto telah menyerahkan lahan tersebut untuk mendukung konservasi gajah sejak tahun 2024. WWF bahkan mengungkapkan bahwa mereka awalnya hanya meminta 10.000 hektare, namun Presiden Prabowo justru memberikan 90.000 hektare—sembilan kali lebih besar—demi memastikan keberlangsungan habitat gajah Sumatera. Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata komitmen Presiden terhadap pelestarian lingkungan dan satwa liar.
Kawasan konservasi yang dijelaskan WWF tersebut diperuntukkan sebagai sanctuary gajah dan zona restorasi hutan, dua fungsi penting yang justru memperkuat ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Ardiansyah menegaskan bahwa kawasan seperti ini tidak memiliki aktivitas penebangan, eksploitasi, atau alih fungsi yang dapat memicu banjir. Karena itu, mengaitkan wilayah konservasi dengan bencana alam merupakan kesimpulan yang tidak sesuai data dan bertentangan dengan penjelasan WWF sendiri.
KORSA menilai bahwa publik harus memahami bahwa konservasi adalah bagian dari strategi nasional maupun global dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lahan konservasi justru berfungsi sebagai penyangga ekologis yang mengatur siklus air, memperbaiki tutupan hutan, serta menjaga daerah aliran sungai dari kerusakan. Tuduhan yang menyebut lahan tersebut sebagai penyebab banjir dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga menyesatkan.
Dalam pernyataannya, Ardiansyah mengingatkan bahwa World Wide Fund for Nature sebagai organisasi konservasi terbesar dan paling berpengalaman tentu memiliki kredibilitas tinggi dalam menilai sebuah kawasan. Pernyataan WWF yang menegaskan area tersebut sebagai zona konservasi adalah landasan jelas bahwa narasi negatif yang diarahkan kepada Presiden Prabowo tidak memiliki dasar ilmiah maupun logis.
KORSA menyoroti bahwa beberapa pihak tampak berupaya mempolitisasi isu lingkungan untuk merusak reputasi Presiden. Ardiansyah menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak hanya merugikan Presiden Prabowo, tetapi juga dapat mencederai upaya nasional dalam menjaga kelestarian hutan dan satwa. Ia menyerukan agar publik kembali pada data yang benar dan tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Lebih jauh, KORSA memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal informasi yang beredar di masyarakat. Setiap bentuk disinformasi yang merugikan Presiden Prabowo akan diluruskan dengan data dan penjelasan yang akurat. KORSA menegaskan komitmennya untuk menjaga agar ruang publik tetap sehat dan bebas dari manipulasi informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Menutup pernyataannya, Ardiansyah kembali menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo menyerahkan 90.000 hektare lahan untuk konservasi menunjukkan dedikasi seorang pemimpin yang memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan penjelasan WWF organisasi konservasi internasional paling kredibel di dunia kawasan tersebut jelas merupakan area perlindungan ekosistem, bukan penyebab banjir Aceh. Fakta ini, menurut KORSA, sudah sangat jelas dan tidak boleh diputarbalikkan oleh pihak mana pun.
