Korannusantara.id – Jakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merilis Outlook Perekonomian Indonesia 2026 dan menyampaikan bahwa perekonomian nasional pada 2025 menunjukkan adanya ketahanan kuat di tengah tekanan global.
APINDO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,0%–5,4% (yoy) dengan prospek positif, meski sejumlah potensi risiko tetap diwaspadai.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan proyeksi tersebut dalam Konferensi Pers Outlook Perekonomian 2026 di kantor APINDO.
Didampingi jajaran pengurus APINDO, termasuk Wakil Ketua Umum Sanny Iskandar, Sekretaris Umum Aloysius Budi Santoso, serta sejumlah ketua bidang, Shinta mengatakan bahwa kuartal I 2026 diperkirakan menjadi periode dengan momentum ekonomi terkuat, ditopang faktor musiman seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri.
“APINDO mengingatkan adanya potensi perlambatan pada kuartal II dan III ketika efek musiman mereda dan kebijakan pendukung tidak cukup kuat. APINDO juga menyoroti ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik hingga fragmentasi perdagangan yang dapat memengaruhi arus dagang dan nilai tukar,” katanya, Selasa (9/12).
Lanjutnya, sejumlah sektor usaha disebut masih tertinggal dari pertumbuhan nasional, sehingga strategi lintas sektor diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif. Dalam outlook-nya, APINDO memproyeksikan inflasi 2026 berada pada 2,5 ± 1 persen, sejalan dengan target Bank Indonesia. Sementara itu, defisit APBN 2026 diperkirakan 2,7%–2,9% PDB, menuntut disiplin fiskal melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.
“Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per USD, seiring kuatnya tekanan eksternal dan potensi kenaikan suku bunga The Fed. Pertumbuhan kredit 2026 diperkirakan moderat dan pulih bertahap, dengan investasi dan ekspor menjadi motor utama,” ujarnya.
APINDO menilai target investasi Rp2.175 triliun masih dapat dicapai dengan dukungan proyek strategis, iklim usaha yang lebih baik, dan keberlanjutan hilirisasi. Di sisi domestik, APINDO menegaskan perlunya reformasi struktural untuk mengatasi hambatan seperti melemahnya konsumsi, tingginya informalitas, rendahnya kualitas tenaga kerja, serta meningkatnya risiko deindustrialisasi dini.
“Kebijakan upah 2026 juga perlu dijaga agar tetap berbasis data dan mendukung daya saing industri,” tandasnya.
