Korannusantara.id, CIKARANG PUSAT — Momentum Apel Pagi yang dirangkaikan dengan Deklarasi Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dimanfaatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, untuk menegaskan sejumlah agenda strategis pemerintah daerah. Bertempat di Plaza Pemkab Bekasi, Senin (08/12/2025), seluruh Aparatur Sipil Negara mengikuti kegiatan yang dibuka dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Antikorupsi.
Dalam arahannya, Sekda menggarisbawahi perkembangan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Ia menyebut bahwa tahapan pengadaan lahan kini memasuki babak akhir setelah berbagai hambatan administratif terselesaikan melalui koordinasi Bupati dengan Kementerian ATR/BPN.
“Proses pengadaan lahannya sudah tidak ada kendala lagi. Sekarang fokus kita adalah mendorong percepatan teknis di lapangan agar program nasional ini segera masuk ke tahap konstruksi,” ujar Endin dikutip dari pemkabbekasi.com
Ia menekankan pentingnya kerja simultan lintas dinas seperti DLH, Perkimtan, dan SDABMBK untuk menjaga ritme percepatan. Kendala pada tahapan awal yang seharusnya rampung di akhir tahun berhasil terselesaikan melalui koordinasi intensif antarperangkat daerah.
Selain membahas PSEL, Sekda turut menyoroti tantangan fiskal daerah. Penurunan transfer pusat hingga 30 persen membuat Pemkab Bekasi harus lebih agresif mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran aparatur wilayah dinilai penting, mulai dari pendataan hingga penagihan pajak.
“Yang paling memahami kondisi objek pajak itu perangkat wilayah. Kepala desa, RT, dan RW harus dilibatkan penuh agar data dan proses penarikan pajak lebih akurat dan efektif,” tegasnya.
Endin memberi apresiasi terhadap program reward Bapenda kepada camat dan perangkat desa yang berprestasi dalam pemungutan pajak. Evaluasi mingguan di tingkat kecamatan juga diminta diperketat untuk memastikan seluruh proses berjalan terkendali dan progresif. Ia mengingatkan agar penagihan pajak tetap mengedepankan pendekatan persuasif.
Di sisi lain, Sekda menyoroti aset daerah yang belum tergarap optimal. Ia meminta Tim TKKSD lebih proaktif menawarkan aset kepada pihak ketiga melalui skema kerja sama pemanfaatan guna menambah kontribusi PAD.
“Nilai aset kita cukup besar. Tinggal bagaimana kita membuka ruang kerja sama agar aset-aset ini memberikan nilai tambah bagi daerah,” jelasnya.
Masuk ke sektor sosial, Endin memaparkan langkah Dinas Sosial dalam mengalihkan beban Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari APBD ke APBN. Perubahan skema pembiayaan ini diharapkan membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembiayaan pembangunan.
“Pengalihan ini kita lakukan bertahap. Dari 900 ribu peserta yang selama ini dibayar APBD, sebagian sudah mulai digeser ke APBN. Harapannya, pada 2026 seluruh peserta bisa dibebankan ke APBN,” terangnya.
Pada bidang kepegawaian, Endin menekankan pentingnya asesmen kompetensi ASN sebagai fondasi penerapan manajemen talenta. Tahun ini, 881 ASN dijadwalkan mengikuti asesmen, disusul 1.200 ASN pada tahun 2026.
“Hasil asesmen ini kunci untuk memastikan penempatan pegawai lebih objektif dan sesuai kompetensi. Data kompetensi inilah yang nanti menjadi dasar pembinaan karier ASN,” jelasnya.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Sekda meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan. Ia membuka opsi gelaran rapat koordinasi lebih lanjut dengan Forkopimda untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif.
