Korannusantara.id – Jakarta, Bencana Sumatera masuk fase kritis. Sumatera sedang berjuang antara hidup dan mati. Banjir dan longsor yang meluluh lantakkan Sumut, Aceh, dan Sumbar bukan lagi bencana biasa ini krisis kesehatan publik terbesar dalam satu dekade.
Tetapi yang paling menyayat bukan air bahnya, melainkan ketiadaan negara di saat tubuh-tubuh rakyat membutuhkan pertolongan.
Data resmi menunjukkan skala keruntuhan sistem kesehatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya: Sumatera Utara: 18 rumah sakit terdampak banjir.
17 sudah masuk fase mulai pemulihan, tetapi RS Tanjungpura di Langkat masih tenggelam total layanan kesehatan dihentikan.
Aceh: 13 rumah sakit rusak/terdampak, ditambah 122 puskesmas yang kini terganggu akses dan operasionalnya.
Sumatera Barat: 18 rumah sakit + 22 puskesmas terdampak.
Ekosistem layanan kesehatan mati suri. Jika ini bukan kolaps sistem kesehatan, lalu apa namanya?
Fasilitas kesehatan lumpuh, tetapi mengapa RS Lapangan setengah pun belum berdiri.
RS rusak, tetapi tenaga medis tidak dimobilisasi secara nasional. Puskesmas terputus, tetapi negara belum mengerahkan kekuatan penuh. Malah macamnya boleh bertindak ogah-ogahan.
Yang justru bergerak paling cepat dan paling nyata adalah organisasi profesi, bukan negara. Tenaga medis dan dana aksi IDAI telah dimobilisasi
IDAI Sumut dan IDAI Aceh turun tanpa menunggu aba-aba.
Dokter-dokter anak masuk ke pengungsian, ke Batu Malenggang, Kabupaten Langkat, ke Aceh Tamiang, IDAI membuka layanan darurat untuk balita yang demam, diare, sesak napas, pneumonia awal, infeksi kulit, hingga trauma psikis.
Ketua IDAI Sumut, Dr. Rizky Adriansyah, Sp.A(K), berkata langsung: “Saya lagi gerak di Tapanuli Tengah, Bang.”
Ini bukan sekadar laporan ini tamparan halus bahwa para dokter anak sudah bekerja lebih dulu daripada negara.
Sementara itu, Wamenkes Benyamin Paulus sudah turun, hadir ke Langkat, dan meninjau titik-titik terparah.
Tetapi pertanyaan terbesar tetap menembus langit bencana:
Di mana Menteri Kesehatan? Mana komando nasional kesehatan? Mana keputusan mobilisasi dokter & tenaga kesehatan secara total?
Dalam protokol bencana di mana pun di dunia, ketika puluhan RS dan puskesmas tumbang, tindakan pertama negara adalah:
1. Dirikan RS Lapangan.
2. Mobilisasi tenaga medis besar-besaran.
3. Bekerja sama dengan organisasi profesi secara struktural, bukan seremonial.
Tetapi hingga hari ini, mobilisasi nasional belum turun dari Menkes. Tidak ada pengerahan dokter umum, spesialis, perawat, paramedis, TNI–Polri kesehatan, maupun jejaring RS pendidikan secara terkoordinasi.
Negara seperti tersesat di tengah banjir
Kita harus berkata apa adanya: Setiap menit tanpa RS Lapangan adalah ancaman kematian.
Setiap jam tanpa mobilisasi tenaga medis adalah bentuk kelalaian negara. Sumatera tidak butuh rapat. Tidak butuh konferensi pers. Tidak butuh pidato yang manis.
Yth.Presiden Prabowo Subianto, Sumatera butuh RS LAPANGAN.
Butuh dokter & tenaga kesehatan..Butuh kehadiran Menkes, bukan diam.
Jika negara benar-benar ingin memulihkan kepercayaan publik, langkah pertama dan paling wajib adalah:
DIRIKAN RS LAPANGAN MOBILISASI TENAGA MEDIS NASIONAL KERJA SAMA STRUKTURAL DENGAN ORGANISASI PROFESI.
SEKARANG. BUKAN BESOK. SEKARANG.
Ini bukan opini, Ini seruan hidup Karena di sumatera hari ini, rakyat tidak mati karena banjir rakyat mati karena negara terlambat. Tabik.
Muhammad Joni, Ketua Perhimpunan Profesional Hukum dan Kesehatan Indonesia, Sekjen PP IKA USU, Majelis Pakar MN KAHMI
