Korannusantara.id – Jakarta, KPPU menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat merupakan infrastruktur utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo–Gibran. Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menyebut ancaman terbesar bagi ekonomi adalah praktik “Serakahnomics”, yakni perilaku usaha yang meraup keuntungan berlebih dengan mematikan pesaing kecil.
KPPU mencatat penegakan hukum yang jauh lebih agresif sepanjang 2025. Hingga 30 November, total denda mencapai Rp695 miliar, dengan Rp52,9 miliar di antaranya sudah dibayarkan. Sementara itu, notifikasi merger dan akuisisi mencapai 141 transaksi dengan nilai fantastis Rp1,3 kuadriliun, yang didominasi sektor pertambangan dan logistik.
Di sektor pengadaan barang dan jasa, KPPU masih menemukan berbagai kasus persekongkolan tender. Penegakan di bidang ini dianggap penting untuk menjaga kualitas pembangunan agar anggaran negara tidak bocor ke kartel proyek. KPPU juga memperkuat pengawasan kemitraan UMKM, menghapus praktik bundling merugikan peternak ayam, dan memperbaiki perjanjian kemitraan lebih dari 5.000 mitra ritel.
KPPU turut mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong pemilihan pemasok yang transparan dan pro-UMKM. Di sektor energi, KPPU menekankan pentingnya open access jaringan gas.
Ke depan, KPPU menyoroti tantangan baru berupa kartel digital melalui algoritma dan praktik self-preferencing oleh platform besar. Lembaga ini sedang menyiapkan instrumen hukum untuk mengatasi persaingan tidak sehat di ranah digital.
Saat ini, skor persaingan pasar Indonesia di laporan World Bank B-Ready berada di angka 52, dan Indeks Persaingan Usaha nasional berada pada posisi 4,95 dari 7. Untuk menopang pertumbuhan 8 persen, tingkat persaingan harus meningkat hingga skor 6,33.
KPPU menegaskan komitmennya memastikan pasar tetap adil, terbuka, dan bebas dari praktik Serakahnomics demi pertumbuhan ekonomi yang merata.
