Jakarta, 30 November 2025 – Polemik penolakan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto kembali memanas. Sikap Megawati dinilai memperlihatkan masih adanya luka sejarah yang belum tuntas, di tengah upaya rekonsiliasi nasional yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menyebut langkah Megawati bisa dibaca sebagai ekspresi memori kolektif bangsa yang masih terluka, namun sekaligus menandakan bahwa proses pendewasaan sejarah belum selesai.
“Sikap Ibu Megawati adalah bentuk keberanian mempertahankan prinsip. Tapi ini juga menjadi cermin bahwa bangsa kita belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Luka sejarah, terutama terkait dinamika Orde Baru, masih menyisakan residu psikologis di ruang sosial dan politik,” kata Ismail.
Ismail menilai, bila penolakan itu didasari pengalaman keluarga besar Soekarno, langkah tersebut berisiko memunculkan kesan politik dendam di tengah masyarakat.
“Kita tidak bisa menafikan trauma masa lalu. Namun jika pengalaman personal dijadikan dasar untuk menolak pengakuan terhadap jasa tokoh lain, itu bisa menumbuhkan politik dendam dan menghambat rekonsiliasi. Padahal Presiden Prabowo sedang berupaya merawat persatuan dengan pendekatan inklusif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin dalam menyikapi tokoh-tokoh yang pernah berseberangan secara politik. Ismail mencontohkan sikap KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo, yang menurutnya mampu menghargai jasa seseorang tanpa menghapus kritik terhadap rekam jejaknya.
“Pemimpin sejati tidak perlu menghapus catatan kelam sejarah, tapi bisa menempatkannya secara objektif. Gus Dur, Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo menunjukkan bahwa menghargai jasa seseorang tidak berarti menghapus kesalahannya. Itulah kedewasaan politik,” kata Ismail.
Terkait perdebatan apakah jasa Soeharto di bidang pembangunan, ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional patut dikesampingkan karena kontroversi politiknya, Ismail menilai sejarah harus dilihat secara proporsional.
“Kita tidak bisa menafikan peran besar Soeharto dalam pembangunan nasional. Kesalahannya harus diakui, tapi pencapaian konkret juga perlu diapresiasi. Mengabaikan semua jasanya hanya karena trauma masa lalu membuat kita kehilangan objektivitas sejarah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ismail menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto—bila didasarkan pada kajian akademik dan moral yang matang—justru dapat menjadi simbol kebesaran bangsa.
“Ini bukan semata soal politik, tapi soal kemampuan bangsa mengakui jasa siapapun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengingat tanpa membenci, dan belajar tanpa melupakan,” tutupnya.
