Korannusantara.id, KOTA BEKASI — Kisruh internal di RSUD Chasbullah Abdul Majid kian mencuat setelah tiga kepala instalasi strategis memilih mundur dari jabatannya. Gejolak yang sebelumnya hanya terasa di kalangan pegawai, kini merembet ke ruang publik dan menimbulkan sorotan luas terhadap pola kepemimpinan Direktur RSUD.
Berdasarkan penelusuran Korannusantara.id, tiga posisi yang ditinggalkan tersebut merupakan unit penting dalam pelayanan rumah sakit, yakni:
1. Kepala Instalasi IGD
2. Kepala Instalasi Laboratorium
3. Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
Langkah mundur mereka menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam manajemen. Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa suasana kerja belakangan ini dipenuhi komunikasi yang tidak sinkron, serta pola kepemimpinan yang dinilai kaku dan tidak dialogis.
“Komunikasi antara atasan dan bawahan tidak berjalan baik, bahkan cenderung otoriter,” ungkap seorang narasumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Ketidakharmonisan tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada stabilitas pelayanan rumah sakit, terutama pada unit-unit kritis seperti IGD yang membutuhkan koordinasi cepat dan tepat. Publik pun mulai mempertanyakan apakah kondisi internal RSUD dapat memengaruhi kualitas layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi.
Upaya konfirmasi kepada Direktur RSUD Chasbullah Abdul Majid, Dr. Ellya Niken Prastiwi, MKM, MARS, telah dilakukan. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons maupun mengangkat panggilan telepon dari redaksi.
Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H.,
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Kang Wildan, menilai bahwa kisruh internal ini bukan sekadar soal gaya kepemimpinan, melainkan persoalan serius dalam tata kelola layanan publik.
“Mundurnya tiga kepala instalasi strategis adalah alarm keras bahwa ada masalah struktural dalam manajemen. Unit-unit ini adalah jantung pelayanan. Jika pemimpinnya mundur, itu bukan keputusan ringan,” tegasnya.
Menurutnya, dugaan pola kepemimpinan yang tidak dialogis dan cenderung otoriter harus dijawab secara terbuka oleh manajemen RSUD. Ia menekankan bahwa RSUD bukan ruang eksperimen kepemimpinan, tetapi institusi vital yang menuntut profesionalitas dan budaya kerja yang sehat.
Kang Wildan juga menyoroti dampak moral pegawai dan potensi penurunan kualitas layanan kepada masyarakat.
Komisi IV DPRD menilai perlu adanya langkah cepat dan terukur untuk memastikan layanan kesehatan tidak terganggu. Pihaknya meminta:
1. Direktur RSUD memberikan penjelasan resmi mengenai akar persoalan memicu mundurnya tiga pejabat kunci.
2. Pemerintah Kota Bekasi harus turun tangan melakukan audit tata kelola, termasuk pola komunikasi dan manajerial internal.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja dan sistem kepemimpinan, guna memulihkan kondisi internal RSUD kembali kondusif.
4. Pastikan pelayanan kepada masyarakat tidak tergangu, terutama pada unit-unit kritis seperti IGD.
“Kesehatan warga Kota Bekasi terlalu penting untuk dikorbankan oleh konflik internal dan ego manajerial. Transparansi dan pembenahan harus segera dilakukan sebelum kepercayaan publik terhadap RSUD Chasbullah semakin tergerus,” tandasnya.( Red).
