Jakarta, 20 November 2025 — Wacana pembangunan Jembatan Lewa Mori di Kabupaten Bima dengan anggaran jumbo mencapai Rp1,2 triliun dari APBN kembali jadi sorotan. Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Emas Pemuda Pulau Sumbawa (GEMA PPS–Jakarta) mendesak pemerintah menerapkan moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.
Desakan ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan ajakan untuk menata ulang prioritas anggaran di tengah tingginya angka kemiskinan dan persoalan lingkungan yang masih menghimpit masyarakat Bima.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima mencapai 14,39%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,57%. Kondisi ini membuat alokasi anggaran triliunan rupiah untuk proyek jembatan dinilai tidak tepat sasaran.
“Kami bukan anti-infrastruktur, tetapi Rp1,2 triliun itu adalah dana fantastis yang seharusnya diarahkan untuk intervensi langsung: sanitasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, atau modal usaha mikro untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ujar Ketua DPP KNPI, Razikin Juraid.
Pendapat senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. Ia menilai pembangunan berskala mercusuar tidak salah, tetapi harus dibarengi kesiapan kualitas hidup masyarakat.
“Yang perlu disiapkan adalah pondasi hidup masyarakat: kelayakan SDM dan ekonomi yang mampu mengimbangi. Dari sisi ini, perlu melihat kembali kelayakan kebijakan yang ideal dengan kondisi dan struktur kehidupan masyarakat Bima,” jelasnya.
Para pengkritik menilai proyek ini lebih menguntungkan sektor logistik dan pelaku usaha besar. Dampak terhadap ekonomi kerakyatan justru dikhawatirkan negatif. Pemangkasan rute akibat pembangunan jembatan berpotensi mengalihkan arus lalu lintas sehingga mematikan UMKM dan pedagang kecil yang mengandalkan keramaian jalur lama.
Selain itu, manfaat ekonomi dikhawatirkan hanya terpusat di wilayah yang terhubung langsung, tanpa menyentuh daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bima. Hal ini dinilai dapat memperlebar ketimpangan sosial.
Moratorium Jembatan Lewa Mori disebut sebagai langkah strategis untuk menghitung ulang manfaat proyek agar pembangunan di Bima benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar label proyek strategis nasional.
“Pemerintah harus berani menunda proyek ini, mengkaji ulang prioritasnya, dan memastikan setiap rupiah APBN yang masuk ke Bima benar-benar sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan,” tutup Razikin.
