Korannusantara.id- Medan, Gimmick Respons cepat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terhadap aksi belasan orangtua beserta anak-anak sekolah dasar (SD) dari Desa Medan Estate, Deli Serdang, pada Rabu (12/11/2025), menuai kritik tajam. Bobby dinilai lebih memilih merespons aksi tersebut dibanding menemui ribuan warga Kawasan Danau Toba yang sebelumnya menuntut penutupan pabrik pulp PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Aksi orangtua yang membawa anak-anak berseragam lengkap itu berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sumut. Anak-anak tampak memegang karton bertuliskan penolakan rencana penutupan sekolah mereka. “Jangan tutup sekolah kami Pak dan jangan pindahkan kami,” demikian bunyi salah satu poster.
Bobby turun langsung menemui para wali murid dan mendengarkan keluhan mereka. Perwakilan orangtua menjelaskan bahwa SD Negeri di Medan Estate akan digabung atau ditutup, sehingga anak-anak harus dipindahkan ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh.
“Kami tinggal dekat sekolah itu, Pak. Kalau dipindahkan, kasihan anak-anak,” ucap salah seorang wali murid.
Namun langkah Bobby tersebut dianggap tidak tepat oleh Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Ia menilai ada banyak kekeliruan administratif dan etis dalam aksi tersebut, termasuk tindakan Pemprovsu dalam menanggapi.
Sutrisno menyebut para orangtua salah alamat dalam menyampaikan protes. Menurutnya, kewenangan pengelolaan SD dan SMP berada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Pemprovsu seharusnya mengarahkan peserta aksi ke kantor Bupati Deli Serdang. Bobby tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan SD,” tegasnya.
Ia juga menyatakan Bobby “salah kamar” karena menerima aspirasi yang bukan menjadi ranah tugasnya. Gubernur memiliki kewenangan pada tingkat SMA/SMK, bukan pada sekolah dasar.
“Ini tidak lebih dari upaya mencari popularitas. Tidak ada kewajiban bagi Bobby menemui aksi tersebut,” ujarnya.
Sutrisno menegaskan bahwa pelibatan anak-anak dalam aksi politik semacam ini bertentangan dengan Konvensi Hak Anak, UUD 1945, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Ia merujuk Pasal 15 huruf a yang melarang penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, serta Pasal 76 huruf h yang melarang merekrut atau membawa anak untuk kepentingan apa pun yang membahayakan jiwa dan keselamatan mereka.
Bahkan, Pasal 87 UU Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana hingga lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta bagi pihak yang melanggar.
“Orang tua yang mengajak anak dalam aksi, sekalipun untuk kepentingan non-militer, dapat dikenakan pidana. Ini harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Lebih jauh, Sutrisno menilai bahwa Bobby dan jajaran Pemprovsu tidak memahami tugas pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat secara aman dan sesuai usia.
Menurutnya, pemerintah daerah justru seharusnya memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi objek aksi orang dewasa.
“Bobby dan Pemprovsu tidak tepat menerima penyampaian aspirasi di halaman kantor gubernur ketika anak-anak dilibatkan secara langsung,” ucapnya.
Sutrisno juga menyoroti sikap berbeda Bobby ketika menghadapi aksi warga Kawasan Danau Toba yang menuntut penutupan TPL. Saat ribuan warga melakukan aksi beberapa waktu lalu, Bobby memilih pergi ke Jakarta dan tidak menemui mereka.
“Ini menyakitkan bagi masyarakat Kawasan Danau Toba. Untuk anak-anak SD ia langsung turun, sementara untuk ribuan warga Danau Toba ia justru menghindar,” ujarnya.
Untuk itu, Sutrisno meminta Komnas Perlindungan Anak dan KPAI turun tangan memeriksa dugaan pelanggaran oleh orangtua, Gubernur, dan pihak Pemprovsu yang terlibat dalam aksi tersebut.
“Semua pihak tidak boleh memanfaatkan anak untuk kepentingan pencitraan pribadi, kelompok, maupun politik,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pelibatan anak dalam aksi apa pun tidak dibenarkan dan harus segera dihentikan.
