Korannusantara.id – Bekasi, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Jaya Marjaya menggelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi di Ruang Rapat Badan Legislatif Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Agenda rapat tersebut membahas sejumlah persoalan terkait penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang pernah mendapatkan sanksi penyegelan oleh Dinas LH, serta menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat mengenai sulitnya proses pengurusan perizinan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Jaya Marjaya dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menyampaikan berbagai pandangan serta masukan, baik terkait penegakan aturan bagi perusahaan yang pernah disegel, maupun upaya perbaikan sistem perizinan daerah.
Komisi III menekankan pentingnya transparansi, percepatan layanan publik, dan sistem pengawasan yang berimbang agar kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat berjalan seiring dengan kemudahan berusaha.
Komisi III juga menyoroti perlunya koordinasi lintas instansi untuk memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha. Hal ini dinilai penting untuk memastikan seluruh proses perizinan dan penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi III Jaya Marjaya menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi pelanggaran. DPRD, kata dia, akan terus memastikan agar sistem perizinan di Kabupaten Bekasi berjalan efisien, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga pengawas. Tujuannya agar tercipta tata kelola lingkungan dan perizinan yang transparan, efisien, dan berkeadilan,” ujarnya.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan perizinan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat serta mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
