Korannusantara.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap sikap tegas Presiden RI Prabowo Subianto yang menolak penerbitan visa bagi atlet Israel yang hendak mengikuti World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada 19-25 Oktober mendatang.
Menurut Nasky, keputusan pemerintah melalui koordinasi antara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Imipas, Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto, merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Pemerintah senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai elemen bangsa dalam setiap kebijakan yang menyangkut prinsip keadilan, kemanusiaan, dan politik luar negeri,” ujar Nasky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Alumnus Indef School of Political Economy (ISPE) Jakarta itu menilai sikap pemerintah bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata komitmen anti-imperialisme yang sejalan dengan amanah konstitusi.
Penolakan visa atlet Israel ini mencerminkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan nilai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tegas pendiri Nasky Milenial Center tersebut.
Nasky juga mengingatkan bahwa sikap serupa sudah dilakukan sejak masa Presiden Soekarno.
“Pada 1950-an, Bung Karno juga menolak kedatangan tim nasional sepak bola Israel. Sikap Indonesia jelas: kita tidak membuka hubungan dengan penjajah dalam bentuk apa pun,” katanya.
Ia menambahkan, penolakan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Sikap Presiden Prabowo yang juga disampaikan di Sidang Umum PBB membuktikan bahwa komitmen terhadap Palestina tidak pernah luntur sejak era Soekarno hingga kini,” ujarnya.
Nasky meyakini langkah pemerintah ini mendapat dukungan luas dari publik karena mencerminkan solidaritas dan komitmen moral bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Selama Palestina masih dijajah, kita tidak boleh menormalisasi hubungan dengan Israel dalam bentuk apa pun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan bahwa seluruh visa delegasi Israel resmi ditolak berdasarkan mekanisme hukum dan prosedur administratif yang berlaku.
Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, yang menegaskan Indonesia tidak akan memberikan izin masuk bagi atlet Israel dalam ajang kejuaraan dunia tersebut (red)
