Korannusantara.id, Jakarta – Konsultasi 3 Jenderal TNI ke Polda Metro Jaya sangat memalukan bahkan memilukan. Bermaksud untuk melaporkan pidana aktivis Ferry Irwandi oleh Dansat Siber Brigjen Juinta Omboh Sembiring, SH, SE, MM.
Untung pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa laporan pencemaran nama baik harus pribadi tidak bisa institusi. Ungkapan temuan adanya tindak pidana dipatahkan oleh Putusan MK. Juinta Omboh pulang dengan tangan hampa.
Dua hal perilaku memalukan Dansat Siber TNI yaitu pertama, terlalu jauh TNI masuk ke ranah sipil. Uraian algoritma Ferry Irwandi tidak terkait dengan pertahanan negara, bahkan langkah TNI dapat mengganggu perlindungan hak asasi manusia yakni kebebasan untuk berpendapat. Kedua, Dansat Siber yang didampingi Kababinkum Laksda Farid Ma’ruf dinilai minim pengetahuan hukum. Mengapa harus mengekspos kekurangpahaman hukum di media?
Yang lebih parah adalah bahwa agenda pelaporan pencemaran nama baik atas seorang aktivis konten kreator Malaka Project Ferry Irawadi itu menggambarkan cengengnya TNI. Apakah kegagalan misi untuk menetapkan darurat militer mesti ditimpakan kesalahan kepada kambing hitam? Nampaknya Panglima TNI harus segera mengevalusi peran Dansat Siber TNI yang grasak-grusuk begitu.
Ataukah ini perintah Panglima TNI sendiri mengingat Dansat Siber yang berada langsung di bawah Panglima? Jika iya, keberadaan Panglima lah yang perlu dievaluasi. Sudah banyak suara agar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera diganti. Di samping memimpin sejak masa Jokowi, juga Agus Subiyanto melesat kilat, ia menjabat hanya sebulan sebagai KSAD langsung menjadi Panglima TNI. Terkesan karbitan.
Rakyat ingin di era Prabowo ini Presiden memiliki Kapolri dan Panglima TNI yang baru. Toh keduanya juga selama ini tidak memiliki prestasi kerja yang istimewa. Sebaliknya justru banyak kontroversi terjadi. Kasus Dansat Siber adalah kontroversi Jenderal Agus Subiyanto yang dapat meruntuhkan marwah TNI.
Dengan Kapolri dan Panglima TNI baru, Prabowo dapat segera lepas dan bertindak mandiri. Tidak tergantung lagi oleh kendali atau pengaruh Jokowi. Warisan Jokowi terlalu berat untuk dipikul Prabowo jika ia tidak melakukan pembenahan, penyegaran, bahkan pembersihan.
Peristiwa 1965 akan rapuhnya TNI tidak boleh terulang. Anasir PKI mampu memecah belah tentara dan memfitnah adanya agenda kudeta oleh Dewan Jenderal. Prabowo harus memiliki komando penuh atas Kepolisian dan TNI. Oleh karena itu secepatnya ganti Kapolri dan Panglima TNI.
Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subiyanto adalah Jokowi’s men. Keduanya merupakan “pengawal” Jokowi sejak di Solo.
Ketika Jokowi menjadi Walikota, Listyo adalah Kapolres Solo dan Agus menjabat Dandim 0735/Surakarta.
Prabowo harus berani melibas keduanya secara konstitusional dan prosedural demi penguatan keamanan dan ketahanan nasional.
Bukankah aspirasi rakyat harus didengar dan ditindaklanjuti, pak Presiden?Semoga Prabowo tidak lupa pada ucapan moralis yang pernah disampaikannya.
Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan)
