Korannusantara.id – JAKARTA, Aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia pada pekan lalu sudah mereda.
Kondisi keamanan di Ibu Kota dan daerah lainnya juga sudah pulih dan kehidupan masyarakat sudah norman seperti sedia kala.
Namun kini beredar sejumlah asumsi berupa pernyataan yang mengaitkan TNI dengan kerusuhan tersebut.
Salah satunya yang diungkapkan oleh Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, harus ada penelusuran lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kericuhan pada pekan terakhir Agustus 2025.
Penyataan ini muncul dari Usman Hamid lantaran ada isu penangkapan anggota TNI di tengah gelombang demonstrasi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Forum Bhinneka Tunggal Ika, Dr Taufan Hunneman, ikut angkat bicara.
Menurutnya, upaya upaya mengaitkan TNI dengan peristiwa kerusuhan tersebut merupakan upaya untuk untuk mediskredirkan lembaha pertahanan dan ketahanan tersebut.
“Ini merupakan fitnah keji dan upaya pembunuhan karakter terhadap institusi TNI,” ujar Taufan dalam pernyataan resminya, pada Sabtu (6/9/2025).
Ia menambahkan, tudingan kalau TNI terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut bertentangan dengan berbagai survei yang menunjukkan kalau TNI adalah lembaga negara yang paling terpercaya di Indonesia.
Salah satunya dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru pada Mei 2025 lalu, yang menyebutkan tingkat kepercayaan publik atar kinerja TNI menempati peringkat tertinggi, yakni sekitar 85 persen.
Karena itulah, lanjut Taufan, tudingan keterlibatan TNI dalam kerusuhan pekan lalu yang kini mulai digaungkan oleh kalangan LSM merupakan upaya cuci tangan sambil mencari kambing hitam.
Hal tersebut sekaligus mengkaburkan dugaan lain yang lebih kuat, yakni adanya proxy asing dalam kerusuhan tersebut, sebagaimana diutarakan oleh mantan Kepala BIN, Hendropriyono.
Terkait hal tersebut, Taufan menilai, analisis Hendropriyono jauh lebih akurat dibanding tudingan Usman Hamid.
Dalam hal ini, Taufan meyakini hal yang sama, yakni adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan akhir Agustus lalu.
Ia melanjutkan, analisis tersebut sama dengan dugaan adanya aliran dana asing pada sejumlah LSM yang ada di Indonesia.
“Saya melihat LSM memiliki agenda yang linier dengan kepentingan asing yang dibungkus dengan dalil open society, HAM dan demokrasi, namun di belakangnya bisa jadi ada agenda global yang lebih besar,” urai mantan aktivis 98 ini.
“LSM atau NGO memanfaatkan kesempatan ini untuk menebar intrik, dimana hubungan TNI dan Polri kini sangat komunikatif, sehingga target kerusuhan yang meluas serta upaya penjatuhan pemerintah tidak terjadi,” sambungnya.
Agar tudingan-tudingan tersebut tidak semakin liar, Taufan meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian untuk mengusut dan mencari aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut.
Menurutnya hal ini penting untuk menjaga kondusifitas agar pemerintah kembali bisa bekerja untuk kemajuan bangsa.
“Saya mengimbau semua pihak tidak memperkeruh suasana dan memberikan kesempatan pada pemerintah untuk bekerja dan meyakini kalau presiden akan berupaya maksimal untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, maju, dan makmur,” tutup Taufan.
( Bima )
