Korannusantara.id – Pinrang, 4 September 2025, Penyerahan bantuan sarana produksi (saprodi) berupa perlengkapan budidaya cabe rawit dilakukan pada Kamis, 4 September 2025, di Desa Padangloang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Bantuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang. Program ini menjadi bagian dari upaya pengembangan budidaya cabe rawit sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Penyerahan bantuan saprodi hortikultura diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Sinapati Rudy, SE, didampingi oleh Camat Patampanua Ashar, STP, M.Si, Kepala Desa Padangloang Wahyudi, Kepala Bidang Hortikultura Kabupaten Pinrang Suardi, S.Hut, M.Si, serta Kepala BPP Kecamatan Patampanua Mubarak Harun, S.Pt. Acara yang digelar di Sanggar Tani Gapoktan Mandiri Tani tersebut juga dihadiri para petani hortikultura.
Dalam arahannya, Kepala Dinas menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari visi Bupati terpilih periode 2024–2029 untuk meningkatkan kesejahteraan petani hortikultura di Kabupaten Pinrang, sekaligus langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas cabe rawit.
Pada kesempatan tersebut, Ketua LSM FP2KP (Forum Pembangunan dan Pengawas Kinerja Pemerintah), Andi Agustan Tanri Tjoppo, yang akrab disapa Andi Uttang, turut hadir memberikan motivasi kepada kelompok tani. Ia menekankan pentingnya penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam budidaya hortikultura.
Andi Uttang juga berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengalokasikan anggaran tambahan bagi pengembangan hortikultura di Kabupaten Pinrang. Menurutnya, Pinrang memiliki potensi lahan yang luas sehingga layak menjadi daerah penyangga sayuran, buah, dan rempah-rempah untuk kawasan Indonesia Timur, bahkan berpotensi menjadi pilot project hortikultura nasional.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tantangan utama petani hortikultura di Pinrang adalah keterbatasan modal awal karena biaya saprodi yang cukup besar, sementara anggaran daerah sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat petani untuk mewujudkan pengembangan hortikultura yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani serta pengendalian inflasi daerah.
( Red )
