Korannusantara.id – Jawatimur, OPINI- Bulan Agustus 2025 merupakan bulan kemerdekaan yang ke 80 sejak naskah Proklamasi di kumandangkan oleh bapak proklamator kita seharusnya menjadi momen perenungan atas perjuangan para pendiri bangsa, kini justru “dikotori” dengan luka-luka sosial. Di banyak daerah, terjadi bentrokan, pembakaran fasilitas publik, hingga sampai pada penjarahan.
Ironisnya, semua itu akibat perwakilan kita di Senayan pada sibuk mengurusi urusan perut dan kenyamanan mereka sendiri.
Di tengah situasi ekonomi yang menghimpit rakyat, harga kebutuhan pokok melambung, lapangan kerja makin sempit, dan layanan publik kian tidak terjangkau ternyata anggota DPR justru terang-terangan meminta kenaikan gaji dan peningkatan fasilitas. Betapa teganya sedangkan rakyat masih menjerit, tapi wakilnya di parlemen justru menuntut kemewahan.
Ini bukan sekadar tidak peka ini “penghinaan” terhadap amanah.
Mereka duduk di kursi empuk karena suara rakyat, tapi begitu terpilih, rakyat dilupakan. Di gedung megah itu, para legislator lebih sibuk menyusun strategi menaikkan tunjangan, bukan menyusun solusi untuk krisis.
Lebih memalukan lagi, permintaan kenaikan gaji ini disampaikan ketika masih banyak anak bangsa yang makan sekali sehari, tidur di rumah tak layak, bahkan meninggal karena akses kesehatan tak tersedia. Sungguh sangat menyayat dan merobek perasaan rakyat. DPR RI seolah hidup di dimensi lain jauh dari denyut nadi penderitaan rakyat.
Tak heran jika akhirnya ledakan amarah rakyat meletus. Di sejumlah daerah, muncul aksi pembakaran, bahkan penjarahan terhadap properti milik pejabat dan elite politik. Ini tentu tidak dibenarkan secara hukum, tapi fakta ini tidak bisa dilepaskan dari konteks rakyat sudah muak.
Mereka tak lagi percaya pada pemimpin yang hanya datang saat kampanye lalu menghilang di balik pagar parlemen.
Anggota dewan yang seharusnya menjadi penjaga keadilan sosial, kini justru menjadi simbol ketamakan dan ketidakwajaran.
Mereka bukan hanya gagal memperjuangkan nasib rakyat, tapi juga menjadi beban negara. Gaji besar, fasilitas lengkap, tapi kinerja minim dan jauh dari aspirasi publik.
Momentum di 17 Agustus 2025 ini seharusnya mengingatkan kita semua bahwa kemerdekaan itu bukan seremoni, sejatinya kemerdekaan adalah bebas dari lapar, takut, dan ketidakadilan. Tapi selama anggota legislatif masih lebih sibuk menghitung gaji ketimbang menghitung derita rakyat, maka kemerdekaan itu hanyalah ilusi.
Rakyat tidak butuh wakil yang minta naik gaji dan tunjangan serta fasilitas megah, rakyat butuh pemimpin yang rela berkorban, hadir dalam krisis, dan berjuang untuk mereka bukan selalu membawa atas nama rakyat untuk kemewahan dirinya sendiri
DPR RI kini tak ubahnya simbol ketamakan. Bukan pelayan rakyat, tapi penguasa anggaran yang sibuk memperkaya diri sendiri dan mereka patut dinilai gagal menjalankan fungsinya.
( Red )
