Korannusantara.id, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, menyarankan agar tunjungan perumahan untuk anggota DPR RI serta fasilitas lainnya di luar kepatutan dihentikan. Hal ini merupakan bentuk rasa empati ke masyarakat yang masih hidup di tengah kesulitan ekonomi.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR RI serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujar Anggota Fraksi PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Dia mengatakan tunjangan terhadap anggota DPR RI menjadi hak-hak keuangan bukan sekedar jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati dan simpati.
Said Abdullah mengajak seluruh anggota DPR RI ntuk mengukur diri apakah saat ini momentum tepat bagi wakil rakyat mendapat tunjangan yang dianggap masyarakat jumlahnya sangat besar.
“Ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, disaat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib dijalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” tutur dia.
Said menuturkan apabila setiap anggota DPR memiliki rasa empati terhadap kehidupan rakyat yang susah, maka tak ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan.
Dia pun meminta anggota DPR untuk bekerja dengan simpatik san mendengarkan aspirasi masyarakat. “Sebaliknya jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan asrpirasi aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR. Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga,” papar Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.
Menurut Said, pimpinan Fraksi PDIP telah memperingatkan anggotanya untuk memiliki sense of crisis dan mawas diri. Said mengingatkan bahwa DPR merupakam etalase bagi rakyat.
“Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota anggota fraksi kami untuk memiliki sense of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, sebab DPR adalah etalase, dimana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpanng dan tidak patut,” pungkas Said. (red)
