Korannusantara.id – SAMARINDA, Tragedi meninggalnya seorang pengemudi Ojek Online (Ojol) akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob jenis barakuda saat pembubaran massa aksi di Samarinda, Kamis (28/8/2025), memicu gelombang kecaman.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) menilai peristiwa tersebut sebagai bukti masih maraknya tindakan represif aparat terhadap rakyat sipil.
Ketua HMI Badko Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus mengecam keras tindakan aparat yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan, kematian seorang ojol dalam aksi demonstrasi adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
“Kami sangat berduka atas meninggalnya saudara kita, seorang pekerja harian, akibat tertabrak barakuda Brimob. Aparat seharusnya hadir untuk mengayomi, bukan mencelakakan. Ini bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Ashan menyebut, penggunaan kendaraan taktis seharusnya dilakukan dengan prosedur ketat. Namun, kenyataannya berujung pada hilangnya nyawa warga sipil yang tidak bersalah.
“Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan ini. Kami mendesak Kapolda Kaltim segera mengusut tuntas dan memberi sanksi tegas kepada oknum yang terlibat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, HMI Badko Kaltim-Kaltara juga meminta Komnas HAM turun langsung melakukan investigasi independen. Ashan menilai langkah itu penting untuk memastikan kebenaran tidak ditutup-tutupi.
“Komnas HAM harus segera turun tangan. Kasus ini bukan sekadar kecelakaan, tapi tragedi kemanusiaan. Negara wajib memberikan keadilan bagi keluarga korban,” katanya.
Sebagai bentuk sikap organisasi, HMI Badko Kaltim-Kaltara mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh HMI Cabang se-Kaltimtara untuk melakukan aksi serentak di depan Markas Polres masing-masing. Aksi tersebut, menurut Ashan, adalah wujud solidaritas dan tekanan moral agar aparat tidak lari dari tanggung jawab.
“Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap represif aparat dan penegasan bahwa kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
Ashan juga mengingatkan, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Aparat, kata dia, seharusnya mengawal aspirasi masyarakat dengan pendekatan humanis, bukan represif.
“Kalau cara-cara represif ini terus dibiarkan, maka demokrasi kita berada dalam bahaya. Polisi harusnya menjadi pengayom rakyat, bukan sumber ketakutan,” pungkasnya.
Senadaa dengan hal tersebut, Wasekum Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat HMI Badko Kaltim-Kaltara, Muhammad Izzatullah menyebut bahwa kejadian ini tentu menjadi hal tragis di masyarakat sosial.
“Sosial masyarakat dipertaruhkan akibat tragedi keji ini, maka jangan sampai ini biarkan,” ucapnya.
Dirinya pun menjelaskan bahwa aksi yang akan dilaksanakan sebagai salah satu fungsi dari mahasiswa. Maka, HMI Badko Kaltim-Kaltara akan melaksanakan itu dalam waktu dekat.
“Jangan sampai mahasiswa gelap mata sebagai agend sosial, ini bukan hanya menyangkut para ojol tapi tanggung jawab seluruh masyarakat,” tegasnya.
( Red )
