Korannusantara.id – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menekan laju inflasi.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Rapat ini diadakan menyusul data inflasi tahunan (year-on-year/YoY) Juli 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), di mana ketiga provinsi mencatatkan angka inflasi di atas rata-rata nasional sebesar 2,37 persen.
“Kenapa tiga provinsi ini? Karena ada beberapa hal yang perlu kita dorong, masalah-masalah yang perlu diselesaikan,” ujar Mendagri.
Berdasarkan data BPS, inflasi Papua Selatan tercatat sebesar 5,45 persen (IHK 112,63), Papua Pegunungan sebesar 4,15 persen (IHK 115,40), dan Papua Tengah sebesar 2,89 persen (IHK 113,37). Mendagri menegaskan bahwa angka ideal inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. “Kalau di atas 3,5 persen, itu berarti warning,” tegasnya.
Dari sisi demografis, Papua Tengah memiliki 8 kabupaten dengan sekitar 1,49 juta jiwa penduduk. Papua Pegunungan juga memiliki 8 kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,48 juta jiwa, sedangkan Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten dengan populasi sekitar 549 ribu jiwa.
Mendagri menekankan bahwa setiap daerah memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk mengendalikan inflasi, terutama melalui perbaikan distribusi barang dan diversifikasi pangan berbasis produk lokal.
> “Kalau bisa didorong, gerakan diversifikasi pangan itu menggunakan pangan lokal. Di antaranya talas, ubi jalar, keladi. Semua makanan itu sehat. Bahkan jauh lebih sehat daripada beras, yang gulanya tinggi,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga mendorong para kepala daerah di ketiga provinsi agar aktif menggencarkan gerakan pangan lokal sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Pj. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep.
Puspen Kemendagri
