Korannusantara.id – Medan, 28 Juli 2025, Ketika transparansi dan akuntabilitas publik menjadi tuntutan zaman, Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) tampil sebagai garda terdepan dalam menyuarakan keresahan masyarakat. Dalam waktu dekat, JMI akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menyoroti dugaan korupsi yang terjadi dalam tubuh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, khususnya terkait proyek drainase dan pengelolaan dana kelurahan.
Sorotan utama JMI tertuju pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proyek drainase pada Tahun Anggaran 2022–2024. Proyek-proyek tersebut, yang tersebar di kawasan strategis seperti Jalan Sutomo, Stadion Teladan, dan Jalan H.M. Yamin, disebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Indikasi ini memperkuat dugaan adanya kerugian keuangan negara yang bersumber dari perencanaan dan pelaksanaan yang tidak akuntabel.
Namun, JMI tidak berhenti di situ. Organisasi ini juga menyoroti peran dugaan oknum bernama Rio Adrian Sukma, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Walikota Medan.
Dalam laporan media online Waspada.co.id, Rio diduga memainkan peran sentral dalam pengaturan dana kelurahan, termasuk mengintervensi program-program lokal demi keuntungan segelintir kelompok.
Ketua JMI, Ucok Paluta, menegaskan bahwa aksi yang akan digelar bukan hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai dorongan moral terhadap penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas dan tidak tebang pilih.
Kasus-kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami ingin melihat keberpihakan nyata dari KPK dan Kejati Sumut dalam menuntaskan semua bentuk korupsi di Pemko Medan, baik itu di tingkat proyek besar maupun dana kelurahan,” ujar Ucok.
Ucok juga mendesak Walikota Medan untuk mengambil sikap terbuka dan transparan, khususnya terhadap dugaan keterlibatan oknum yang juga disebut sebagai Sekjen salah satu partai politik.
Jika benar ada keterlibatan, sampaikan kepada publik. Jika tidak, tegaskan juga dengan lugas. Ini penting demi menjaga marwah pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi integritas publik,” tambahnya.
JMI menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap aparat birokrasi, khususnya mereka yang terindikasi bermain proyek atau menjadi kaki tangan mafia anggaran. Bagi JMI, pembangunan yang berpihak kepada rakyat hanya akan terwujud jika birokrasi mampu berdiri di atas prinsip keadilan, bukan kepentingan sempit kelompok tertentu.
Dengan langkah konsisten dan penuh integritas, JMI berharap masyarakat Kota Medan semakin sadar akan pentingnya partisipasi aktif dalam mengawal roda pemerintahan. Aksi ini menjadi simbol bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam melihat praktik korupsi tumbuh subur di bawah selimut kekuasaan.tutup Upal
( Ruslan P )
