Korannusantara.id, Jakarta – Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung program strategis pemerintah di sektor pangan, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI terus mengakselerasi, mengawasi, dan mendampingi berbagai program ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Keberadaan gugus tugas ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI dalam menjalankan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu tugas tersebut, tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, termasuk dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Gugus tugas ini melibatkan kekuatan teritorial TNI AD, unsur TNI AL di wilayah pesisir, serta dukungan logistik dan distribusi udara dari TNI AU untuk menjangkau daerah terpencil. Dengan pendekatan terintegrasi, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI berperan penting dalam mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan dan penguatan infrastruktur pertanian, khususnya di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), serta daerah rawan krisis.
Capaian Strategis Sejak 2019
Sejak 2019, keterlibatan TNI dalam program strategis pangan nasional telah menunjukkan hasil signifikan. Dalam program cetak sawah, pemerintah dan TNI berhasil merealisasikan 129 ribu hektar dari target 130 ribu hektar. Program pompanisasi mencatat realisasi 36.989 unit dari target 48.184 unit (76,8 persen), sedangkan program optimasi lahan mencapai 92,5 persen dengan 326.477 hektar terealisasi dari target 352.853 hektar hingga 27 Desember 2024.
TNI juga aktif dalam pendampingan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran serta mendukung perluasan luas tambah tanam (LTT) padi minimal 1,6 juta hektar tiap bulan, termasuk 1,3 juta hektar pada April 2025 yang diproyeksikan menghasilkan 7,5 juta ton gabah.
Dalam mendukung swasembada pangan, TNI mengoptimalkan lahan satuan untuk penanaman komoditas prioritas seperti padi, jagung, tebu, gandum, dan kedelai. Tercatat 87 Satuan Produksi Pangan Gugus (SPPG) telah dibentuk di Kodim, Lanal, dan Lanud, memberi manfaat bagi lebih dari 214 ribu orang. Selain itu, 105 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) juga dibentuk pada 2025 sebagai motor pembangunan teritorial, termasuk di Papua.
TNI juga bersinergi dengan Bulog dalam menyerap gabah petani dengan realisasi setara beras sebanyak 2.743.875 ton atau 91,46 persen dari target 3 juta ton per 22 Juli 2024. Sebanyak 136 gudang TNI disiapkan untuk penyimpanan cadangan gabah dan beras.
Dampingi Penyaluran Bantuan Pangan ke 83 Ribu Desa
Dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan pemerintah, TNI mendampingi penyaluran kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat di 83.469 desa di 38 provinsi sepanjang Juni–Juli 2025.
Untuk program SPHP, realisasi hingga 21 Juli 2025 mencapai 2.222.560 kilogram dari target 98.912.002 kilogram (2,25 persen). Sementara itu, bantuan pangan telah tersalur 26.855.940 kilogram dari target 365.541.660 kilogram (7,35 persen). Serapan gabah dan beras dalam negeri juga telah mencapai 2.721.067 ton setara beras (90,7 persen), terdiri dari 3.736.071 ton gabah kering panen dan 726.753 ton beras.
Seluruh operasi ini melibatkan kekuatan Satkowil TNI, termasuk 15 Kodam, 47 Korem, 349 Kodim, 3.696 Koramil, dan 75.406 Babinsa dalam program SPHP dan bantuan pangan. Sementara dalam kegiatan serapan gabah dan beras, turut terlibat 11 Kodam, 28 Korem, 171 Kodim, 915 Koramil, dan 8.601 Babinsa.
TNI Sebagai Penggerak Kemandirian Desa
Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan bekerja menggunakan pendekatan teritorial berbasis desa dan wilayah.
“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Melalui kekuatan teritorial, TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penggerak kemandirian pangan dari tingkat desa hingga nasional,” ujar Mayjen Kristomei di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan pangan saat ini telah menjadi isu strategis, bukan sekadar sektoral.
“TNI memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan. Karena itu, kami tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan lumbung pangan rakyat tetap terjaga dan berdaya saing,” tegasnya.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi nasional, TNI melalui Gugus Tugas Kedaulatan Pangan bertekad membangun ketahanan bangsa dari desa, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia tangguh menghadapi tantangan global.
Sumber : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
