Korannusantara.id – Jakarta-Kelurahan Kedoya Selatan, Rabu 23 Juli 2025, Ketidakjelasan proses ganti rugi di RW 5 menyeret satu nama institusi yang kini menjadi sorotan tajam warga, yaitu pihak SDA DKI ( Sumber Daya Air ).
Proyek pembangunan yang digerakkan oleh PT Mutiara bersama SDA ini disebut telah menyebabkan kerugian bagi warga dan keuangan negara terutama karena pembayaran ganti rugi bangunan yang tak kunjung tuntas dan diduga dimanipulasi secara sistematis bahkan penggunaan anggaran yang tak kunjung tuntas.
Warga mengungkap ( Narsum Yang Tidak Mau Disebutkan Nama Nya ) bahwa SDA, yang diduga menjadi mitra pelaksana teknis dalam proyek ini, justru memainkan peran ganda: sebagai pelaksana sekaligus sebagai pengendali data dan distribusi dana ganti rugi.
“Dari SDA ini datanya dikunci. Jumlah KK, ukuran bangunan, luas tanah, semua mereka yang pegang. Tapi pas pencairan, nilainya berubah. Katanya Rp18 juta per meter, tapi nyatanya yang diterima cuma Rp10 – 5 juta ( Bervariasi ), bahkan ada yang belum dibayar,” ujar seorang warga yang rumahnya masih berdiri satu-satunya di tengah proyek.
Dugaan Manipulasi dan Penahanan Surat
Warga juga menyebut SDA memegang dokumen penting, termasuk surat pelepasan hak dan bukti pembayaran, namun enggan menyerahkan secara penuh sebelum “dinyatakan clear”.
“Mereka bilang: ‘nanti kalau sudah clear baru ambil surat’. Tapi bagaimana bisa clear kalau satu rumah belum dibayar? Mereka sengaja tahan surat supaya warga enggak bisa protes,” ucap salah satu tokoh warga RW 5.
Lebih lanjut, warga menuding SDA justru memfasilitasi pergantian surat atas nama pemilik bangunan yang menolak pembayaran sepihak. Bahkan dalam salah satu kasus, disebut ada upaya mengganti nama kepemilikan tanpa persetujuan warga yang sah.
Jejak Dana: Miliaran atau Rp 5 jt per Meter?
Skema pembayaran juga memunculkan tanda tanya besar. Disebutkan bahwa proyek ini memiliki nilai ganti rugi hingga Rp24 miliar, namun jika dihitung dari nilai yang dibayarkan ke warga, angka itu menyusut drastis hanya sekitar Rp5 Juta per meter.
“Kalau benar ada 22 KK dan pembayaran sesuai janji 18 juta per meter, tinggal kalikan saja. Tapi yang kami terima jauh dari itu. Uangnya ke mana? Apakah SDA yang kelola dana ini?” ujar warga yang terlibat dalam mediasi awal.
Sengketa yang Diseret ke Polda, Tapi Terhenti
Saking peliknya, persoalan ini sempat dilaporkan ke Polda, baik oleh warga maupun perwakilan dari PT Mutiara. Namun ironisnya, kasus itu terhenti di tengah jalan dan hingga kini pihak SDA belum dipanggil sebagai pihak yang bertanggung jawab atas alur pembayaran dan pendataan.
Jejak Oknum dan Janji Bonus Miliaran
Dalam proses ini, juga muncul informasi mengejutkan: salah satu oknum disebut menuntut bonus Rp12 miliar sebelum pekerjaan diselesaikan. Bonus tersebut dikaitkan dengan “komitmen politik” dari pihak pengembang untuk mempercepat pembebasan lahan, meski prosedur masih belum final.
Transparansi dan Audit Diperlukan
Melihat kerumitan kasus ini, warga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh atas dana proyek, khususnya pada aliran dana yang dikendalikan oleh SDA. Warga juga meminta pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang dipegang SDA, termasuk perbandingan data asli dan data proyek.
“Kalau tidak diaudit, maka akan muncul proyek-proyek lain yang serupa. Warga kecil hanya jadi korban,” tegas narasumber
Hingga Berita ini terbit , pihak SDA sudah dihubungi via WhatsApp. tidak merespon dan klarifikasi.
