Korannusantara.id – Mandailing Natal, Seruan Bupati H. Saipulah Nasution, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tampaknya belum dijalankan secara menyeluruh oleh para kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal.
Hasil pantauan di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa sejumlah kantor desa masih belum beroperasi secara optimal meski program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Madina tengah berlangsung.
Sejumlah kantor desa seperti Desa Malintang Jae, Lambou Darul Ihsan, dan Pasar Baru Malintang diketahui tidak aktif saat jam kerja. Tidak terlihat aktivitas perangkat desa, bahkan tidak ada papan informasi mengenai jam pelayanan atau alasan ketidakhadiran mereka.
Kondisi ini menuai keluhan warga yang merasa kesulitan dalam mengakses layanan administrasi dasar seperti pengurusan surat keterangan domisili, surat pengantar bantuan, dan dokumen penting lainnya.
“Kami sudah sering bolak-balik ke kantor desa, tapi selalu tutup. Tidak ada informasi juga kapan akan buka,” ujar seorang warga Desa Malintang Jae, Selasa (8/7/2025).
Padahal sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madina, Irsal Pariadi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa telah dilakukan secara berjenjang. Dari mulai tingkat kecamatan, Dinas PMD, hingga Inspektorat disebut telah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Apabila kinerja pemerintah desa kepada masyarakatnya tetap rendah, maka kami akan menerapkan sanksi (punishment) tegas sesuai ketentuan,” ujar Irsal dalam pernyataan resminya.
Namun, realita di lapangan menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas evaluasi tersebut. Warga menilai, pengawasan yang dilakukan terkesan hanya formalitas dan belum menyentuh akar persoalan.
Situasi ini juga menimbulkan sorotan terhadap program 100 hari kerja Bupati – Wakil Bupati yang digadang-gadang sebagai upaya percepatan layanan publik. Sejauh ini, masyarakat menilai program tersebut belum memberikan dampak nyata hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. “Kalau begini terus, kami kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa. Jangan cuma janji, tapi tidak ada perbaikan,” kata warga lainnya.
Masyarakat mendesak agar Pemkab Madina segera mengambil langkah konkret dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala desa di Bukit Malintang. Transparansi, disiplin, dan tanggung jawab dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan desa.
(Ronald Harahap)
