Korannusantara.id, Jakarta – Jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia seharusnya menjadi posisi politik yang kokoh. Namun, bagi Gibran Rakabuming Raka, kursi RI-2 yang didudukinya kini tampak seperti singgasana kaca yang bisa retak kapan saja.
Analisis tajam dari para pakar hukum tata negars menyebutkan bahwa kelangsungan politik putra sulung Jokowi ini tidak dijamin oleh konstitusi semata. Jauh daripada itu, turun atau tidaknya Gibran dari kursi wapres sangat bergantung pada seutas benang tipis bernama loyalitas koalisi.
Pakar Hukum Tata Negara dari STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, memaparkan analisisnya secara gamblang.
Menurutnya, Gibran saat ini berada dalam posisi yang sangat rentan dan bergantung penuh pada perlindungan politik dari partai-partai pendukung Prabowo di parlemen.
Menurut Bivitri, satu-satunya benteng yang bisa melindungi Gibran dari berbagai guncangan politik, termasuk wacana pemakzulan, adalah soliditas koalisi Prabowo Subianto di DPR RI.
Jika benteng ini mulai goyah atau sengaja dibuka, maka posisi Gibran bisa langsung berada di ujung tanduk.
“Di DPR DRI yang bisa melindungi Gibran adalah koalisinya Prabowo Subianto. Kalau koalisi tidak melindungi lagi, sudah lepas ya,” ujar Bivitri saat berdiskusi di kanal YouTube Hendri Satrio, dikutip pada Minggu (6/7/2025).
Bivitri menambahkan, para elite partai politik adalah aktor rasional yang akan selalu berhitung untung-rugi.
Jika skenario mundurnya Gibran mengemuka, mereka akan segera mengkalkulasi siapa yang akan diuntungkan dari pergantian tersebut.
“Partai akan mempertimbangkan, kalau Gibran mundur, yang menggantikan siapa? Menguntungkan saya atau tidak. Misalnya (yang gantikan) Mbak Puan kah, atau AHY?” kata dia. (red)
