Korannusantara.id, Jakarta – Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai rumor, narasi sesat, dan penggiringan opini liar tanpa data dan fakta yang valid oleh segelentir pihak yang tak bertanggung jawab soal pergantian Kapolri kali ini diduga sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang resah dengan komitmen, kerja nyata, prestasi, dan sepak terjang Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam gencar memberantas aksi premanisme, mafia ilegal, perbaikan institusi, dan pembrantasan jaringan narkoba di seluruh Indonesia.
“Ia menilai, para pelaku kejahatan, mafia ilegal, dan bandar narkoba yang selama ini berada di zona aman dan nyamannya, di zaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semuanya ditumpas habis keakar-akarnya tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat para mafia-mafia kejahatan menjadi gerah dan resah sehingga menginginkan pergantian Kapolri,” ujar Nasky dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Alumni indef school of political economy Jakarta ini mengamati, opini liar dan narasi sesat tentang pergantian Kapolri muncul sesaat setelah Mabes Polri, Polda, dan Polres, Polsek diberbagai wilayah gencar melakukan operasi penangkapan terhadap kejahatan, narkoba dan mafia-mafia ilegal.
Nasky menerangkan, awal Pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan. “Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional dalam mendukung dan mewujudkan asta cita Presiden menuju Indonesia emas 20245 ialah salah satunya tetap mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Prestasi, Pengalaman, dan Dedikasi Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada NKRI Sudah Teruji
Kontribusi Polri Penanganan Covid-19
Nasky menjelaskan, Pertama, saat masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 27 Januari 2021, komitmen Polri untuk menanggulangi pandemi COVID-19 tidak surut. Ia pun mengeluarkan sejumlah surat telegram, seperti Surat Telegram Nomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan alat kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Melalui surat telegram itu, para kepala kepolisian daerah (Kapolda) diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat di atas HET. Lalu, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Listyo Sigit kembali mengeluarkan surat telegram yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan wilayah Polda, Polres, dan Polsek terkait dengan pengamanan perayaan hari besar itu.
“Tidak hanya melalui beberapa surat telegram, upaya Polri sejak tahun 2020 dalam bersinergi dengan Pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 juga dihadirkan melalui beragam program. Di antaranya, program yang membantu masyarakat menghadapi pandemi, yakni Kampung Tangguh Nusantara, program ketahanan pangan, dan vaksinasi massal sebagai sebagai ikhtiar pencegahan penyebaran virus COVID-19,” jelasnya.
Program Prioritas Kapolri Pro-Rakyat Kecil
Selain itu, Ia juga merinci salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai pro rakyat, yakni santri, anak pesantren, dan penghafal Al-quran dapat prioritas jadi anggota Polri melalui jalur ujian yang sudah ditentukan.
Berdasarkan data yang dia himpun, jumlah penerimaan polisi berlatar pendidikan pesantren dan hafiz Alquran dari tahun 2021- 2024, di tahun 2021 ada sejumlah 84 orang, 2022 sejumlah 55 orang, tahun 2023 sejumlah 74 orang, dan tahun 2024 sejumlah 52 orang.
“Aktivis Pemuda Islam ini menilai, memberikan prioritas kepada santri dan juga membuka jalur khusus bagi para penghafal Alquran untuk menjadi anggota kepolisian atau korps Bhayangkara merupakan sebuah terobosan baru dan langkah visioner dari Kapolri Listyo Sigit. Tentu dengan bergabungnya para santri dan penghafal qur’an bisa menjadi teladan dan etika di internal kepolisian,” urainya.
Selain itu, dibawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri juga membuat terobosan baru, yaitu merekrut sejumlah penyandang disabilitas untuk menjadi anggota polisi. Sepanjang 2024, Polri telah merekrut 18 penyandang disabilitas, termasuk yang lulus melalui jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri.
Maka untuk itu, Aktivis Pemuda Nasional ini menilai, ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan inklusi dan memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam kepolisian. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri.
“Memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas merupakan pertama kali dilakukan oleh institusi Polri. Oleh karena nya, publik patut mengapresiasi langkah Kapolri dalam menerima anggota Polri dari disabilitas. Kebijakan affirmative action ini menurut Nasky termasuk pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Dia berharap Polri turut menyiapkan instrumen, sarana, dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas,” ungkapnya.
Komitmen Kapolri Brantas Premanisme dan Narkoba
Seterusnya, kata NPT sapaan akrabnya, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPO) mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Sebab, baru di zaman Kapolri Listyo Sigit Prabowo kejahatan yang selama ini tak tersentuh diberantas habis bahkan yang terafiliasi dengan partai besar, ormas raksasa dan dekat dengan kekuasaan sekalipun sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di NKRI.
Peran Aktif Kapolri Wujudkan Swasembada Pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo
Disamping itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat civil socety, kami mengapresiasi panen raya serentak kuartal II yang diinisiasi Polri hingga menghasilkan 2,54 juta ton jagung. Nasky menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo progresif, responsif dan visioner.
“Kami melihat inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam mendukung agenda besar swasembada pangan menunjukkan bahwa Polri tidak hanya adaptif terhadap dinamika zaman, tapi juga memiliki kepekaan strategis terhadap kebutuhan bangsa,” ucapnya.
Kapolri Tokoh Patriotik
Selain itu, Aktivis Pemuda Islam ini juga apresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu tokoh patriotik dalam mendukung visi besar swasembada pangan nasional sesuai dengan asta cita Presiden.
Nasky yang juga Sekjend Milenial Cyber menjelaskan, pengakuan Presiden tersebut sangat tepat dan mencerminkan bukti nyata prestasi dan dedikasi Kapolri kepada NKRI. Peran aktif dan inisiatif Kapolri Jenderal Listyo dalam usaha mencapai kedaulatan pangan menjadi kunci keamanan dalam pembangunan nasional.
“Selain keamanan, swasembada pangan juga kunci kemerdekaan. Karena swasembada pangan adalah kunci dari pada keamanan. Karena swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan,” tambah Eks PB HMI ini.
“Dengan demikian, Kami nilai pernyataan Presiden Prabowo tepat sebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tokoh patriotik. Hal ini juga bukan sebatas simbolis, tetapi bukti nyata terlihat dari prestasi dan dedikasi beliau pada NKRI selama ini,” sambungnya.
Maka untuk itu, kata NPT kembali mengingatkan publik, bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya pernah memberikan sinyal akan mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ia yakin, Presiden Prabowo tidak akan membiarkan “The rising Star” Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti sebelum waktunya.
Menurut Nasky, Kapolri telah membuktikan komitmen dalam mendukung program-program strategis pemerintah. Termasuk yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
“Lanjutnya, di era kepemimpinan Kapolri yang sarat tantangan dan transformasi, kehadiran aparat negara yang loyal, profesional, dan mampu mengeksekusi visi besar bangsa adalah syarat mutlak keberhasilan. Kapolri dinilai telah memainkan peran tersebut secara optimal dan profesional,” paparnya.
Ia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau pun ada pergantian Kapolri ada mekanisme dan aturan undang-undang yang harus ditaati bersama, bukan dengan membuat penggiringan opini liar yang berpotensi buat kegaduhan baru diruang publik.
“Kemudian, kata Nasky, sesuai peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana, itu diatur dalam Pasal 11 (1) dalam UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian,” tegasnya.
Adapun, Lanjut Nasky pasal 11 berbunyi, yakni Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, usulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
Oleh sebab itu, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden sebagai Panglima tertinggi dan pemegang hak prerogatif dalam mengusulkan pergantian Kapolri kepada DPR. Lagi pula, belum ada alasan konkret untuk melakukan pergantian Kapolri karena kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sarat prestasi yang diakui di dalam negeri bahkan oleh dunia.
“Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah “the right place for the right person at the right time“, tempat yang tepat untuk orang yang tepat di waktu yang tepat,” sebutnya.
Nasky juga menyampaikan, sebagai generasi muda ia mengajak elemen masyarakat perlu meneladani semangat pengabdian dan integritas para pemimpin bangsa yang bekerja di balik layar mewujudkan arah besar Indonesia raya.
“Kami mendorong generasi muda untuk terus terlibat dalam agenda-agenda strategis bangsa, dengan meneladani sikap patriotik seperti yang ditunjukkan oleh para tokoh bangsa di masa lalu dan hari ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya, menepis isu Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diganti. Pasalnya, Kapolri Listyo justru baru saja menghadap Prabowo Prabowo Subianto untuk memberikan laporan bulanan.
“Kemarin baru saja menghadap Pak Presiden, memberikan laporan bulanan seperti biasanya,” kata Teddy kepada awak media, Rabu (4/6/2025). (red)
