Korannusantara.id – Medan, 29 Mei 2025, Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom, yang menyebut kabupaten tersebut sebagai “tanah Nahdiyin” saat menghadapi aksi damai kader Al-Washliyah, memicu gelombang kritik tajam. Di tengah situasi sosial yang sensitif, ucapan tersebut dinilai bukan hanya tidak bijak, tetapi juga berpotensi memecah harmoni sosial yang selama ini terjaga di Sumatera Utara.
Konteks pernyataan tersebut muncul dalam forum terbuka saat kader-kader Al-Washliyah menuntut kejelasan kepemilikan atas aset yang mereka yakini sebagai warisan leluhur organisasi, namun diklaim oleh Pemkab sebagai aset negara. Alih-alih meredam tensi, ucapan Wakil Bupati justru menambah bara.
Ibnu Hutabarat, tokoh pemuda Sumatera Utara yang menjabat sebagai Kabid Pemuda dan Pengembangan DPP Masyarakat Garuda Sumut, dengan tegas menyampaikan pada awak media menilai pernyataan Lomlom sebagai langkah keliru.
“Sumut ini tanah multikultural, bukan milik satu kelompok keagamaan. Ketika seorang pejabat publik mengatakan ‘tanah Nahdiyin‘ secara terbuka, itu sama saja memecah belah. Ini bisa mengganggu harmoni dan toleransi yang sudah lama kita rawat,” tegasnya.
Ibnu menyebut, pernyataan tersebut sangat tidak elok disampaikan di tengah massa yang justru menuntut keadilan dan kebijaksanaan dalam penyelesaian aset. Ia menyayangkan bagaimana pernyataan seperti itu bisa lolos dari seorang pejabat yang seharusnya menjadi penyejuk, bukan pemicu konflik horizontal.
“Sumut ini rumah bersama bagi NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah, HKBP, dan banyak lagi ormas besar yang semuanya punya andil dalam membangun daerah ini. Ucapan Wabup sangat disayangkan karena menggiring opini seolah Deli Serdang hanya milik satu golongan,” tambahnya.
Ibnu juga mengingatkan bahwa pernyataan kontroversial seperti ini bisa menodai citra positif yang selama ini telah dibangun Bupati Deli Serdang, Asriludin (Aci). Di media sosial, Aci dikenal luas sebagai pemimpin progresif yang dekat dengan rakyat dan konsisten menjalankan program-program berbasis keadilan sosial.
“Kita tahu Bang Aci sedang membangun reputasi positif dengan program pro-rakyatnya. Tapi satu pernyataan tendensius dari wakilnya bisa menghancurkan semua itu. Ini bukan hanya soal opini, tapi soal stabilitas sosial dan kepercayaan publik,” kata Ibnu yang juga pengurus Pemuda Batak Bersatu, FKPPI, serta mantan pengurus KNPI.
Pernyataan Lomlom kini telah menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan nasional. Banyak pihak menilai langkah Wakil Bupati sebagai bentuk keberpihakan yang tidak semestinya keluar dari mulut seorang pejabat negara, terlebih di tengah masyarakat yang majemuk dan rawan gesekan.
Ibnu menegaskan bahwa semua pihak, terutama pejabat publik, harus menjaga ucapan dan mengutamakan persatuan.
“Kita tak butuh pemecah, kita butuh perekat. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin, bukan malah menambahkan identitas sektarian dalam konflik. Jangan korbankan kerukunan hanya demi kepentingan identitas sempit,” pungkasnya.
