Korannusantara.id, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara mendukung Corporate Social Responsibility (CSR) perbankan swasta untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam rangka mewujudkan hunian layak.
“Kementerian PKP sebagai operator atau pembangun, membuat aturan, dan sebagai fasilitator akan terus mendorong program 3 juta rumah. Dalam hal ini kami terus berupaya membangun kepercayaan dari semua sektor agar mendukung program perumahan bagi masyarakat,” kata Ara dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (27/5/2025.
Menteri PKP menyaksikan secara langsung prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Menurut Ara, penyaluran CSR ini merupakan bentuk kepercayaan perbankan khususnya BCA sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia kepada pemerintah khususnya Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Dirinya mendukung penyaluran CSR yang dilaksanakan oleh bank swasta nasional tersebut untuk untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD. Adanya kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD yang bertugas menjaga keamanan wilayah NKRI.
“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan untuk mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD melalui penyaluran CSR,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikan perbaikan hunian yang rusak ini secara bertahap.
“Adanya komitmen ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan rumah para prajurit TNI,” kata Maruli.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.
Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan sektor perumahan di Indonesia. (red)
