Korannusantara.id-Kematian seorang pasien di RSJ Tampan menimbulkan sejumlah pertanyaan serius. Aliansi BEM Riau Bersatu (BRB) menyampaikan dugaan adanya penutupan fakta oleh pihak rumah sakit dan Kepolisian Kota Pekanbaru. Mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan melalui audiensi langsung bersama RSJ Tampan.
Audiensi tersebut digelar pada Selasa lalu. Pihak RSJ Tampan diwakili oleh Wakil Direktur bagian Umum dan Keuangan. Dalam pertemuan itu, Aliansi BRB mempertanyakan dugaan kejanggalan dalam kasus kematian yang diduga sebagai bunuh diri tersebut.
“Kami telah mengirimkan surat audiensi sejak Jumat dan butuh waktu lebih dari dua minggu untuk mengkaji masalah ini secara mendalam dari berbagai sisi. Kami tidak ingin berspekulasi tanpa dasar. Karena itu, kami memilih untuk berdialog langsung dengan pihak RSJ Tampan,” ujar Ikhsan Tarigan, Korpus Aliansi BEM Riau Bersatu.
Pertanyaan Kritis untuk RSJ Tampan
Ikhsan menjelaskan, ada dua poin penting yang tidak dapat dijawab secara tuntas oleh pihak rumah sakit. Pertama, terkait rekaman CCTV saat kejadian.
“Mengapa saat insiden terjadi, RSJ Tampan tidak langsung menunjukkan rekaman CCTV kepada keluarga korban? Padahal, CCTV di rumah sakit itu aktif selama 24 jam. Jika benar ini murni bunuh diri, seharusnya rekaman bisa langsung diperlihatkan agar opini liar tidak berkembang,” tegasnya.
Kedua, mereka mempertanyakan langkah tanggung jawab jika ternyata penyebab kematian bukan bunuh diri.
“Jika terbukti ada penyebab lain, apakah Dirut RSJ Tampan dan jajarannya siap mundur? Ini menyangkut citra rumah sakit dan juga Gubernur Riau yang baru menjabat,” tambah Ikhsan.
Sorotan terhadap Anggaran Keamanan
Aliansi BRB juga menyoroti anggaran keamanan RSJ Tampan yang dinilai tidak sebanding dengan hasilnya. Biaya keamanan yang mencapai Rp2,4 miliar per tahun dipertanyakan efektivitasnya.
“Bagaimana mungkin bisa terjadi bunuh diri di bawah sistem keamanan sebesar itu? Kami menduga adanya kelalaian dari pihak penyedia jasa keamanan. Gubernur Riau perlu turun tangan mengevaluasi sistem outsourcing di RSJ Tampan,” ujarnya lagi.
Dugaan Penutupan oleh Kepolisian Pekanbaru
Ikhsan turut menyinggung lambatnya penanganan dari pihak kepolisian.
“Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Tapi sampai sekarang, prosesnya lamban. Apakah ada yang ditutupi? CCTV 24 jam seharusnya bisa menjadi bukti kuat,” ucapnya.
Ia bahkan mempertanyakan apakah perlu dilakukan aksi demonstrasi di depan Polda Riau untuk mendesak Kapolda mencopot Kapolresta Pekanbaru.
“Kami melihat ini sebagai evaluasi penting menjelang 100 hari kerja Kapolda Riau. Jangan sampai ada anggota yang bermain-main dalam kasus serius seperti ini,” tutup Ikhsan. Jakarta, 21 Mei 2025
