Korannusantara.id, Bekasi – Ketua Umum Pemuda Demokrasi Kebangsaan (PDK), Banter Adis, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Negeri Bekasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi. Namun di saat yang sama, Banter mengingatkan agar proses hukum ini tidak ditarik ke ranah politisasi dengan menyeret nama-nama yang belum terbukti terlibat, termasuk Wali Kota Bekasi.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum. Tapi penting untuk menjaga objektivitas dan kondusifitas. Jangan sampai proses ini ditunggangi untuk menyerang atau membunuh karakter pihak-pihak yang belum tentu bersalah,” ujar Banter dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Menurut Banter, masyarakat sipil, khususnya pemuda, harus menjadi mitra kritis pemerintah namun tetap bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa Wali Kota Bekasi sebagai pemimpin daerah patut diberi ruang untuk tetap menjalankan roda pemerintahan tanpa intervensi politis yang tidak berdasar.
“Wali Kota tidak boleh dihakimi hanya karena asumsi. Jika tidak ada indikasi hukum, maka kita wajib menghormati posisi beliau dan mendukung kinerja pemerintah kota,” lanjutnya.
PDK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses hukum dengan kepala dingin, menjaga stabilitas sosial, dan terus mendorong pemerintahan yang bersih melalui jalur yang konstitusional dan beretika.
“Kami ingin Bekasi jadi kota yang maju, damai, dan bersih dari korupsi. Tapi itu semua hanya bisa dicapai jika kita juga dewasa dalam berdemokrasi,” tutup Banter. (red)
