Korannusantara.id, Payakumbuh – Sejumlah aktivis pemuda di Kota Payakumbuh menyampaikan bentuk sikap keprihatinan dan pencegahan terhadap potensi dilakukannya Provisional Hand Over (FHO) secara prematur terhadap proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Payakumbuh yang berlokasi di Simpang Benteng, menyusul adanya pergantian pimpinan nomor satu di lingkungan Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Proyek yang hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan dikhawatirkan akan dipaksakan untuk diserahterimakan sebelum waktunya karena adanya kabar mutasi pejabat di institusi kejaksaan.
“Ini bentuk antisipasi kami sebagai pemuda yang peduli terhadap transparansi pembangunan,” ujar perwakilan Koalisi Pemuda Peduli Transparansi (KPPT) kepada wartawan, Senin (19/5/2025).
Menurut mereka, proses pembangunan harus berjalan sesuai jadwal, tahapan teknis, dan standar mutu yang telah ditetapkan. Pemaksaan serah terima proyek sebelum waktunya justru akan membuka celah terhadap potensi kerugian negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum itu sendiri.
“Kami mendukung pembangunan. Tapi jangan korbankan kualitas dan akuntabilitas hanya demi kepentingan waktu atau pergantian posisi. Apalagi proyek ini berada di bawah institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan integritas,” tambahnya.
“Kami hanya mengingatkan. Antisipasi ini penting agar tidak ada kesan bahwa proyek dijadikan alat kepentingan saat terjadi pergantian jabatan. Ini soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan jalannya pembangunan daerah,” tegasnya.
Sebagai catatan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam suatu proyek biasanya bersifat ex-officio atau melekat pada jabatan kepala satuan kerja (satker). Dalam hal ini, posisi tersebut dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Bila terjadi pergantian jabatan, maka kewenangan atas proyek juga turut berpindah, yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan, termasuk dalam hal serah terima pekerjaan.
“Oleh karena itu, kami dari Koalisi Pemuda Peduli Transparansi menyatakan akan terus memantau dan menyuarakan aspirasi publik terkait proyek–proyek pemerintah yang dinilai strategis dan menyangkut kepentingan rakyat banyak,” tuturnya. (red)
