KoranNusantara.id,Asahan- Jalan Provinsi Sumatera tepatnya Didesa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan mengalami kemacetan, sejumlah mobil pribadi, mobil truck, becak, sepeda motor hingga pejalan kaki mengalami kemacetan.
Pasalnya jembatan tersebut yang berada Didesa Sei Paham Jalan Lintas Provinsi Sumatera Utara yang terletak Didesa Sei Paham Anjlok Kamis ( 16/1/25) anjlok.
Diketahui jembatan yang berada dijalan lintas provinsi sumut menjadi salah jembatan penghubung utama antara desa sei paham menuju desa pertahanan, desa perbangunan hingga ke tanjung leidong.
Ganti Sitorus seorang warga desa Kecamatan Sei Kepayang mengatakan kepada wartawan, menyesalkan atas tidak ada kepastian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah bertahun tahun jembatan tersebut tidak kunjung diperbaiki.
“Jembatan kami ini terbuat dari batang kelapa dan diatasnya dilapisi pasir, tanah dan batu krikil, sudah bertahun tahun ya pasti mengalami kelapukan bang. “Ucap Ganti.
“Maka kamilah besok masyarakat patungan duit untuk membeli batang kelapa sebab belum ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun desa” lanjutnya, terang ganti kepada wartawan.
Sementara itu Kepala Desa Sei Paham Japilian melalui Perangkat Desa, Andre, saat ditemui dikantor desa mengatakan sebelumnya pemerintah telah melaksanakan peninjauan lokasi.
“Sudah beberapa kali pihak dari DPRD Kabupaten Asahan, DPRD Provinsi Sumatera, Pihak Dari Dinas terkait Asahan berulang ulang melakukan peninjauan terhadap jembatan tersebut.
“Maka kami dari Pemerintah Desa Sei Paham meminta kepada Pemerintah Provinsi agar jembatan tersebut segera diperbaiki, dikarnakan jembatan tersebut berada dijalan provinsi. “Ucap Andre.
Lanjutnya, Akibat anjloknya jalan tersebut pengguna sampan kecil yang melewati sungai kecil dibawah jembatan tidak bisa mengangkesnya.
Ketika awak media menanyakan sudah berapatahun di tinjau Pemerintah Provinsi, Andre mengatakan sudah empat tahun hingga kini belum teralisasi dikarnakan tidak adanya jembatan alternatif dan kejadian jembatan anjlok pada hari ini Pemerintah Provinsi pun belum mengetahuinya, akan tetapi kami sudah menyurati pihak kecamatan.
(RED/MJH)
