Jakarta – Partai Gerindra merespons soal dugaan pengerahan yang masif di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Dugaan itu dinilai perlu dibuktikan.
“Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media mungkin akan bisa dibuktikan,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (28/11/2024).
Dasco mengatakan pihaknya akan memantau, apabila dugaan itu benar. Termasuk, pelaporan ke pihak terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Apabila kemudian ada laporan ke Bawaslu, ke Gakkumdu nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya,” ujar Dasco.
Sebwlumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri merespons hasil hitung cepat Pilkada Jateng 2024. Megawati menuding ada upaya menghalalkan segara cara demi memenangkan Pilkada Jateng.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” ujar Megawati dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2024.
Megawati menyebut tindakan ini tidak boleh dibiarkan. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur kalau aparatur negara yang tidak netral bisa dijerat pidana.
Megawati mengatakan sangat mengenal karakteristik warga Jateng. Ia tiga periode terpilih menjadi anggota DPR dari Jateng.
Menurut Presiden kelima RI itu, Jateng bukan semata persoalan Kandeng Banteng, melainkan tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.
