Korannusantara.id, KOTA BEKASI — Longsor gunungan sampah kembali terjadi di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Sabtu (8/3/2026). Peristiwa yang terjadi di Zona IV itu viral di media sosial dan memicu kekhawatiran publik karena diduga menelan korban jiwa.
Dalam video yang beredar luas, terlihat material sampah dalam jumlah besar meluncur dari ketinggian dan menimpa sejumlah truk pengangkut sampah yang tengah mengantre untuk membuang muatan. Truk-truk tersebut diketahui merupakan armada pengangkut sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seorang warga yang merekam kejadian menyebut longsor tersebut menimbun antrean kendaraan di area pembuangan.
“Longsor di TPST Bantargebang yang sebelumnya juga longsor menimbun antrean truk, dan sudah dipastikan ada korban jiwa,” ujar perekam video dalam rekaman yang viral di media sosial.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, informasi mengenai adanya korban jiwa masih berstatus dugaan dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak berwenang. Proses evakuasi serta pendataan korban dilaporkan masih berlangsung di lokasi kejadian.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih, membenarkan adanya insiden longsor tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar di masyarakat terkait lokasi kejadian.
“Itu TPST Bantar Gebang yang terkena longsor, bukan TPA Sumur Batu,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa area yang terdampak longsor sepenuhnya berada di zona pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan pada fasilitas milik Pemerintah Kota Bekasi yang berada di kawasan berdekatan.
Insiden ini menambah daftar kejadian serupa yang terjadi di lokasi yang sama. Berdasarkan catatan DPRD DKI Jakarta, longsor di kawasan TPST Bantargebang telah beberapa kali terjadi sepanjang Mei hingga Desember 2025.
Bahkan pada 31 Desember 2025, pergeseran gunungan sampah di Zona IV sempat menyebabkan tiga unit truk terdorong hingga masuk ke saluran Kali Ciketing.
Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota DPRD Kota Bekasi, Alimudin S.Pd., M.Si., mendesak pemerintah segera menyusun rencana aksi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan TPST Bantargebang.
Ia menilai Pemerintah Kota Bekasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi total terhadap sistem landfill yang diterapkan, termasuk stabilitas zona timbunan sampah, pengolahan lindi, serta penerapan standar keselamatan kerja di kawasan tersebut.
“Longsor yang terus berulang menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan yang ada perlu diperbaiki secara serius agar tidak kembali menimbulkan korban jiwa,” kata Alimudin.
Selain itu, DPRD Kota Bekasi juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bantargebang.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengolahan sampah dari sumber, pemanfaatan teknologi pengolahan modern, serta optimalisasi fasilitas pengolahan sampah yang berada di wilayah Jakarta.
Langkah ini dinilai penting mengingat kapasitas lahan TPST Bantargebang yang semakin terbatas setelah puluhan tahun menjadi lokasi pembuangan utama sampah ibu kota.
Di sisi lain, DPRD Kota Bekasi juga menyoroti masa berakhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi yang dijadwalkan berakhir pada 26 Oktober 2026.
Momentum tersebut dinilai tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama yang telah berjalan selama bertahun-tahun.
Evaluasi itu diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih adil bagi Kota Bekasi, termasuk peningkatan kompensasi lingkungan, perlindungan kesehatan bagi warga sekitar, serta pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Bantargebang.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi serius. Kerja sama antar daerah tetap penting, namun harus dibangun di atas prinsip keselamatan, keadilan lingkungan, dan kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, TPST Bantargebang berada di wilayah Kota Bekasi namun selama puluhan tahun menjadi lokasi pembuangan sampah dari DKI Jakarta.
Fasilitas seluas sekitar 104,7 hektare yang beroperasi sejak 1989 tersebut merupakan salah satu tempat pengolahan sampah terbesar di Indonesia. Lebih dari 7.000 pemulung menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan gunungan sampah tersebut.
Hingga kini, jumlah pasti korban jiwa maupun kerugian material akibat longsor yang terjadi pada Sabtu sore masih dalam proses pendataan dan koordinasi oleh pihak terkait.( Ads)
