Korannusantara.id – Asahan, Muhammad Seto Lubis, selaku Ketua Umum DPP PERMASI, dengan tegas menyoroti dan mengkritik pernyataan Ketua DPD RI yang mengusulkan agar masyarakat menyumbangkan harta guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak tepat, tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta mencederai rasa keadilan sosial.
Di tengah situasi ekonomi yang masih sulit ditandai dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi, lapangan pekerjaan yang terbatas, serta daya beli masyarakat yang menurun rakyat justru kembali dibebani dengan wacana sumbangan harta.
Kami mempertanyakan, mengapa bukan Ketua DPD RI, para anggota DPD, DPR, menteri, serta pejabat negara lainnya yang memiliki kekayaan melimpah terlebih dahulu menyumbangkan harta mereka?
Negara ini memiliki banyak pejabat dengan kekayaan bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. Sangat ironis apabila rakyat kecil, yang setiap hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, justru diminta berkorban, sementara elite negara menikmati fasilitas dan anggaran besar yang bersumber dari uang rakyat.
Pernyataan tersebut terkesan mengabaikan penderitaan masyarakat, bahkan dapat dimaknai sebagai upaya menutupi lemahnya pengelolaan anggaran negara dengan mendorong partisipasi rakyat melalui tekanan moral.
Dengan ini kami menegaskan:
Program Makan Bergizi Gratis adalah tanggung jawab negara, bukan beban masyarakat.
Optimalisasi anggaran negara serta kontribusi nyata dari pejabat negara harus didahulukan.
Rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan objek pengorbanan atas kebijakan elite.
DPP PERMASI mendesak Ketua DPD RI untuk menarik pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, serta mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran negara, bukan melempar tanggung jawab kepada rakyat.
Rakyat bukan celengan negara. Pejabat negara harus memberi teladan, bukan menambah beban.
