Korannusantara.id – Jawa Barat, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Garut (GMPG) menegaskan kembali kekecewaannya terhadap lambannya proses penyelidikan tragedi Pesta Rakyat Garut yang terjadi pada 18 Juli 2025 di Pendopo Kabupaten Garut. Insiden yang berlangsung saat pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat itu merenggut tiga korban jiwa dan membuat puluhan warga luka-luka akibat desak-desakan ketika berebut bantuan.
Koordinator Lapangan GMPG, Taofik Rofi, menilai bahwa apa yang terjadi merupakan bentuk kelalaian serius dari pihak penyelenggara acara sekaligus kegagalan dalam pengamanan teknis di lapangan. Menurutnya, tragedi yang menelan korban jiwa tersebut seharusnya sudah ditangani secara cepat dan transparan oleh aparat penegak hukum.15 Januari 2026
“Sudah hampir tujuh bulan sejak kejadian, tetapi publik tidak diberi kejelasan mengenai arah penyelidikan. Ini peristiwa yang merenggut nyawa, bukan perkara kecil. Tidak boleh ada satu pun pihak yang berusaha mengaburkan tanggung jawab,” ujar Taofik Rofi.
Ia menjelaskan bahwa kepolisian memang telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 11 orang yang diduga mengetahui detail pelaksanaan kegiatan. Namun, hingga saat ini tidak ada perkembangan yang disampaikan kepada publik. GMPG menilai keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat tidak merasa proses hukum sengaja diperlambat.
Taofik juga menyoroti minimnya kesiapan panitia dalam mengantisipasi potensi kerumunan. Area pendopo yang memiliki gerbang sempit, tidak adanya pengaturan arus masuk, serta jumlah paket bantuan yang tidak sebanding dengan jumlah warga disebut menjadi penyebab utama terjadinya dorongan besar hingga jatuhnya korban.
“Kami melihat kelalaian yang sangat jelas. Acara besar tanpa manajemen massa yang tepat adalah resep bencana. Nyawa rakyat tidak boleh jadi korban dari acara seremonial apa pun,” tegas Taofik.
Selain kepolisian, GMPG menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga belum menunjukkan sikap terbuka mengenai siapa penanggung jawab teknis acara, bagaimana standar keamanan disiapkan, serta apa langkah nyata yang diberikan kepada keluarga korban.
Taofik Rofi menegaskan bahwa keluarga korban berhak mendapatkan kepastian hukum, santunan, serta pendampingan yang layak. Ia juga menilai negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan keadilan, bukan sekadar menunggu waktu berlalu dengan harapan publik melupakan tragedi ini.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada perkembangan berarti dalam waktu dekat, GMPG akan menggelar konsolidasi dan turun ke jalan. Ini bukan hanya soal tragedi masa lalu, ini soal memastikan kejadian seperti ini tidak pernah terulang,” ucap Taofik.
Menurut GMPG, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu, dan tidak boleh ada upaya melindungi pihak mana pun. Tragedi Pesta Rakyat Garut harus menjadi pelajaran bahwa acara publik yang melibatkan massa besar wajib memiliki sistem keamanan yang terukur dan terencana.
GMPG menegaskan, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian yang menelan korban jiwa tersebut. Penegakan hukum harus berjalan apa adanya, bukan sesuai kepentingan siapa pun.
