Korannusantara.id – Tapanuli Selatan, Ratusan warga dari Desa Gunung Baringin dan Mosa Palang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, menggelar aksi unjuk rasa damai, Jumat (8/8), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana beroperasinya kembali PT Penai Lika Sejahtera (PLS) di wilayah mereka.
Aksi yang dipusatkan di kawasan Mosa Palang ini diikuti oleh elemen masyarakat lintas generasi, mulai dari tokoh adat, pemuda, ibu-ibu, hingga puluhan anak-anak sekolah dasar.
Mereka mengusung spanduk dan poster yang menyerukan penghentian aktivitas PT PLS, serta meminta perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri KLHK, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu.
“Kami khawatir dengan masa depan anak-anak kami. Jika kebun orang tua mereka diambil, dari mana biaya sekolah anak-anak kami nanti?” ujar salah satu orator aksi dalam orasinya.
Aksi damai ini turut mendapat dukungan dari Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Pembela Tanah Air (GEMMA PETA INDONESIA).
Ketua Umum organisasi tersebut, Ronald Harahap atau yang juga dikenal sebagai Baron Harahap, menegaskan bahwa penolakan warga sudah berdasar kuat, baik dari sisi hukum maupun pengalaman masa lalu.
Baron mengungkapkan bahwa PT PLS pernah menjadi sorotan karena melakukan penanaman sawit di kawasan hutan seluas 80 hektare di Register 6, berdasarkan temuan Dinas Kehutanan Sumut pada tahun 2022.
“Temuan itu diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto, dan dimuat media nasional pada 5 April 2022. Fakta ini semakin memperkuat alasan warga menolak kehadiran kembali PT PLS,” tegas Baron.
Lebih lanjut, Baron menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Gunung Baringin adalah bagian dari upaya menegakkan amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Kami akan membawa suara rakyat ini hingga ke meja Presiden. Kami percaya Pak Prabowo akan berpihak pada rakyat. Kalau kepala daerah dan wakil rakyat tak mendengarkan, maka masyarakat akan mengingat sikap mereka,” ujarnya penuh harap.
Penolakan terhadap PT PLS tidak hanya menyangkut persoalan lahan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan warga dalam menjaga kelestarian hutan, keberlangsungan hidup, serta masa depan generasi penerus.
Warga berharap agar hutan tidak hanya dilihat sebagai sumber ekonomi semata, tetapi juga sebagai warisan tak ternilai bagi anak cucu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT PLS maupun pemerintah daerah. Masyarakat berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi mereka secara damai dan bermartabat, demi memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.
(Red)
