Korannusantara.id – Tapanuli Selatan, Tim rombongon DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan tujuh (Dapil 7) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Rabu 9 Juli 2025.
Rombongan DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 orang yaitu Aswin Parinduri, Derliana Siregar dan Syamsul Qamar dari Partai Golkar, Abdul Rahim Siregar dari PKS, Roby Agusman Harahap dari partai NasDem, Rahmat Rayyan Nasution dari partai Gerindra, Syahrul Efendi Siregar dari PDIP, Tondi Roni Tua dari partai Demokrat, Muniruddin dari PKB) dan Hermansyah Lubis dari PAN.
Kunjungan ini dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2024. Kegiatan serupa juga telah dan akan dilaksanakan di empat pemerintahan daerah lainnya antara lain Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan dan Mandailing Natal.
Para legislator provinsi tersebut langsung diterima oleh Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dan Wakil Bupati, Jafar Syahbuddin Ritonga, bersama Sekretaris Daerah, Sofyan Adil, para Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Irawan menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tengah menghadapi kondisi keuangan yang sulit akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat serta Kondisi saat ini diperparah oleh kewajiban membayar gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diangkat pada periode sebelumnya. Total anggaran belanja pegawai kini mencapai Rp 200 miliar.
“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp 113,5 miliar. Sementara belanja pegawai meningkat sekitar Rp 200 miliar,” jelas Gus Irawan, Kamis (10/7/2025).
Meski menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Tapsel tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung program ketahanan pangan daerah, yang selaras dengan kebijakan nasional. Gus Irawan meminta dukungan penuh dari DPRD Sumut, terutama dari Dapil 7, untuk memperjuangkan tambahan alokasi pembangunan dan transfer dana dari Provinsi Sumut.
“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan.” terang Gus Irawan.
Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui bahwa kondisi fiskal pemerintah provinsi juga tengah mengalami tekanan, dengan total tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) ke kabupaten/kota mencapai Rp 2,8 triliun.
“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana yang Rp 2,8 triliun tersebut akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja, Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang” ungkap Roby Agusman Harahap.
Rombongan DPRD telah mengunjungi Paluta, Palas, dan Padangsidimpuan, serta akan melanjutkan kunjungan ke Mandailing Natal (Madina). Semua daerah menyampaikan keluhan serupa terkait keterbatasan dana dan kebutuhan pembangunan.
(Ronald Harahap)
