Korannusantara.id – Jakarta, Massa aksi yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bekasi dan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Muslim Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Kamis (5/6).
Massa Aksi mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung mengusut dugaan pelanggaran dalam proses pengangkatan Direktur Usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi.
Aksi protes ini dipicu oleh dugaan kuat bahwa pengangkatan direksi BUMD tersebut dilakukan secara tidak prosedural, tidak transparan, serta melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Massa menilai bahwa proses tersebut bertentangan dengan prinsip good governance, dan berpotensi menimbulkan praktik jual beli jabatan serta penyalahgunaan kewenangan.
“Kami minta Pak Tito tidak tinggal diam. Ini bukan soal personal, tapi soal kerusakan sistem yang harus dibenahi. Pengangkatan direksi BUMD tidak boleh diwarnai praktik kotor,” tegas M. Heriyanto, Koordinator Aksi.
Dalam orasinya, Heriyanto menyebutkan sejumlah aturan yang diduga telah dilanggar, antara lain:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 Pasal 57 huruf (b), (f), (h), (i), dan Pasal 58 ayat (1), (2), (3)
Permendagri No. 37 Tahun 2018 Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 34 ayat (4), (5), serta Pasal 56 ayat (2), (3)
Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1) dan (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Kelola BUMD Air Minum
Menurutnya, proses seleksi tidak dilakukan secara terbuka, tidak ada keterlibatan tim independen, dan terdapat indikasi kuat adanya intervensi politik dalam penunjukan pejabat tersebut.
Empat Tuntutan Aksi:
Dalam aksinya, massa menyuarakan empat tuntutan utama:
1. Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah segera mengevaluasi dan mengaudit seluruh proses pengangkatan direksi Perumda Tirta Bhagasasi.
2. Pencabutan Surat Keputusan (SK) pengangkatan jika terbukti melanggar hukum dan prosedur yang berlaku.
3. Dilakukannya proses seleksi ulang yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip meritokrasi.
4. Publikasi hasil evaluasi secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi.
Massa juga menegaskan bahwa aksi ini bukan serangan terhadap individu tertentu, melainkan upaya mengawal tata kelola pemerintahan daerah agar bersih dan profesional.
“Kami hadir bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi untuk memperjuangkan sistem yang sehat dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa BUMD dikelola oleh orang-orang yang lolos seleksi secara adil dan terbuka,” ujar Heriyanto.
Aksi berlangsung damai dengan penjagaan aparat keamanan. Perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan tertulis kepada pihak Kemendagri dan menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
