Korannusantara.id, Kota Bekasi – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi. Desakan keras ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD, Rudi Heryansah, menyusul laporan dari pihak sekolah terkait dugaan ketidakberesan dan konflik internal yang mencuat dalam proses seleksi tahun ini.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam audiensi yang digelar antara Sekolah Al Azhar Kota Bekasi dan Komisi I DPRD. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesbangpol Nesan Sujana, Kepala Sekolah Al Azhar Bapak Edi, Wakil Kepala Sekolah Bapak Wahyu, pelatih Paskibraka Ibu Elisa, serta anggota Komisi I lainnya, seperti Fendaby Surya Putra, Hj. Ii Marlina, H. Nawal Husni, Murfati Lidianto, dan Alimudin.
Menurut Rudi, laporan dari sekolah menunjukkan bahwa ada ketidaktransparanan dan potensi konflik kepentingan dalam keterlibatan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bekasi dalam proses seleksi. Ia menilai Kesbangpol tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, sehingga menimbulkan kegaduhan di kalangan pendidikan.
“Ini bukan hanya soal seleksi anak-anak untuk upacara, ini soal pembinaan karakter dan ideologi bangsa. Kalau Kesbangpol tidak mampu mengelola dengan benar, maka wajar publik kecewa,” tegas Rudi Heryansyah.
Ia juga menyayangkan absennya perwakilan dari PPI maupun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam audiensi tersebut, yang menurutnya menunjukkan kurangnya tanggung jawab atas kisruh yang terjadi.
Rudi menegaskan, Komisi I akan mengawal serius persoalan ini dan meminta Kesbangpol untuk bertanggung jawab penuh, termasuk mengevaluasi secara menyeluruh struktur dan mekanisme pemilihan pengurus PPI. Ia juga meminta agar seluruh proses seleksi Paskibraka ke depan harus diawasi ketat dan dibuka secara transparan.
Sebagai respons, Kepala Dinas Kesbangpol Nesan Sujana menyampaikan bahwa pihaknya telah mengganti Ketua PPI Kota Bekasi sebagai bentuk penanganan awal. Namun, Rudi menilai langkah tersebut belum cukup dan meminta adanya perbaikan sistemik, bukan hanya pergantian figur.
“Mengganti ketua bukan menyelesaikan akar masalah. Yang dibutuhkan sekarang adalah reformasi total sistem seleksi dan pengawasan terhadap PPI agar tidak menjadi organisasi yang berjalan tanpa kontrol,” tambah Rudi.
Komisi I DPRD Kota Bekasi berkomitmen akan terus menindaklanjuti masalah ini dan menggelar pemanggilan lanjutan jika diperlukan. DPRD juga mendorong keterlibatan aktif semua pihak, termasuk BPIP, agar proses seleksi Paskibraka benar-benar menjadi sarana pembinaan generasi muda yang berkualitas, bukan ajang konflik atau kepentingan.(Adv)
