Korannusantara.id ,Bekasi – Komisi I DPRD Kota Bekasi mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi menyusul polemik yang mencuat di kalangan sekolah. Audiensi pun digelar antara Sekolah Al Azhar Kota Bekasi dan Komisi I, menyampaikan keresahan atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi tahun ini.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Bekasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Nesan Sujana, Kepala Sekolah Al Azhar Bapak Edi, Wakil Kepala Sekolah Bapak Wahyu, pelatih Paskibraka Ibu Elisa, serta anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi yakni Alimudin, Fendaby Surya Putra, Hj. II Marlina, H. Nawal Husni, Rudi Heryansyah, dan Murfati Lidianto.
Dalam rapat, Alimudin selaku anggota Komisi I mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan langsung dari sekolah terkait kondisi yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan dalam proses seleksi Paskibraka. “Kami menerima masukan dari pihak sekolah, dan ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Proses pembinaan generasi muda harus dijalankan secara adil, transparan, dan bebas dari konflik,” tegasnya.
Komisi I secara tegas meminta Dinas Kesbangpol untuk melakukan evaluasi terhadap keterlibatan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dalam proses seleksi. Mereka juga mendesak agar Kesbangpol lebih selektif dalam menunjuk dan melakukan pembinaan terhadap pengurus PPI di tingkat daerah.
“Kami meminta tindakan tegas dari Kesbangpol. Ini bukan hanya soal organisasi, tapi menyangkut pembinaan karakter generasi penerus bangsa. Tidak bisa dibiarkan ada kegaduhan seperti ini,” tambah Alimudin.
Sebagai respons atas polemik tersebut, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mengganti ketua PPI Kota Bekasi. Ia juga menyatakan komitmen untuk membenahi proses seleksi ke depan agar lebih profesional dan akuntabel.
Namun sayangnya, dalam audiensi tersebut, perwakilan dari PPI maupun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak hadir, sehingga beberapa pertanyaan dan klarifikasi tidak dapat disampaikan secara langsung.
Komisi I berharap perbaikan sistem dan transparansi seleksi Paskibraka bisa segera diterapkan agar tidak terjadi lagi polemik serupa di tahun-tahun mendatang. Mereka juga membuka ruang dialog lanjutan bersama stakeholder lain untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai aturan dan menjunjung nilai-nilai pembinaan ideologi kebangsaan. (Adv)
